Thursday, July 18

Ketika Meikarta Jadi Taruhan untuk Jabatan Bupati Bekasi

WARTAPROPERTI.COM – Pro-kontra Meikarta sepertinya belum akan usai, bahkan kini memasuki babak baru dengan sebuah kasus baru yang mungkin lebih seru untuk diamati. Implikasinya pun akan lebih meluas dan akan mendatangkan rentetan kasus-kasus hukum baru dikemudian hari. Sebagaimana beberapa kali ditulis oleh media ini, tentang sengkarut Meikarta yang belum tuntas perijinannya namun langsung menggebrak pasar dengan promo yang luar biasa, kini terbukti bahwa skenario melawan hukum yang dilakukan Meikarta pun luar biasa.

Penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah staf beserta beberapa orang dari pihak Lippo Group menjadi jawaban, bagaimana kotornya permainan dibalik urusan perijinan pembangunan properti di Indonesia.

Pertanyaan pun bermunculan ketika terkuak kabar bahwa suap yang dilakukan oleh Lippo Group kepada Bupati Neneng berkaitan dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) proyek Meikarta.

Pertama, mengapa begitu sulitnya mendapatkan IMB untuk proyek itu? Adakah sejumlah syarat dasar pengajuan IMB yang dilanggar oleh Lippo Group sehingga harus menggunakan cara-cara kotor dengan menyuap pejabat pemda untuk mendapatkan IMB?

Dalam pengurusan izin ini, Lippo Group membaginya menjadi tiga fase. Fase pertama untuk pengurusan lahan seluas 84,6 hektare (ha), fase kedua untuk pengurusan lahan seluas 252,6 ha, dan fase ketiga untuk pengurusan lahan seluas 101,5 ha. Tiga fase ini totalnya 438,7 ha [dalam rilis KPK mencapai 774 ha]. Pemberian suap itu merupakan bagian dari komitmen fee untuk pengurusan izin fase pertama sebesar Rp13 miliar melalui sejumlah dinas. Namun sejauh ini, Lippo Group baru memberikan Rp7 miliar.

Pertanyaannya kemudian, apakah praktik ini menjadi sebuah kelaziman bagi perusahaan-perusahaan properti dan pihak-pihak pemberi ijin?

Eksekutif Lippo Group Billy Sindoro menjadi tahanan KPK (Foto: detik.com)

Kedua, mengapa Lippo Group sangat percaya diri bahwa segala sesuatunya dapat diatur? Publik pun masih segar mengingat bagaimana pernyataan Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan terkait persoalan Meikarta.

“Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah,” kata Luhut, 29 Oktober 2017.

Mungkinkah pernyataan petinggi sekelas Luhut ini kemudian memperkuat keyakinan Lippo Group bahwa soal ijin Meikarta yang masih menggantung itu dapat diatur?

Bagi yang mengenal betul rekam jejak perusahaan sekelas Lippo Group, tentu tahu bagaimana keunikan grup konglomerasi satu ini. Pada awal 2000-an, mereka mengguncang pasar modal Indonesia dengan kasus Lippo e-Net yang berujung pada hengkangnya perusahaan ini dan melantai di bursa Hongkong dengan nama emiter Across Asia Multimedia.

Baru-baru ini pun dua petinggi Lippo Group disekap di dalam sebuah hotel oleh konsumennya sendiri lantaran dianggap wanprestasi untuk memenuhi kewajiban mereka pada proyek Holland Village, Manado.

Kasus ini tentu saja tidak akan mengakhiri perjalanan Lippo Group yang demikian besar itu. Tetapi, Lippo pun tentu tidak akan pusing dengan lepasnya jabatan seorang bupati dan sejumlah pegawai negeri bermental korup yang karirnya harus berakhir di jeruji besi. Juga, Lippo pun mungkin saja tak terlampau memikirkan nasib konsumen Meikarta, Holland Village Jakarta yang berlokasi di Cempaka Putih dan Holland Village Manado yang sudah lama menanti kapan unit mereka bisa ditempati. (FDA/WP)

 

 

(Visited 21 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: