Sunday, August 18

Month: June 2019

Ngontrak Rumah, Cara Siasati Zonasi PPDB

Ngontrak Rumah, Cara Siasati Zonasi PPDB

KIAT
Dalam sistem zonasi, pertimbangan utama pihak sekolah untuk menerima calon peserta didik adalah kedekatan jarak antara sekolah dan rumah. Sistim zonasi PPDB membuat banyak orang tua yang mengontrak rumah dekat sekolah (Foto: Ilustrasi) Jakarta - Wartaproperti.com: Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini menuai persoalan. Presiden Jokowi pun turun tangan dan meminta agar persoalan ini ditangani dengan baik agar tidak merugikan calon anak didik. Sistim yang diberlakukan adalah zonasi dimana pertimbangan menerima calon siswa adalah kedekatan jarak antara rumah dan sekolah. Baca juga: Cahaya Biru LED Bisa Rusak Retina Mata Untuk menyiasati aturan ini, para orang tua pun rela mengontrak rumah di dekat sekolah yang diicar, agar anaknya dapat masuk ke sekolah itu...
Cahaya Biru LED Bisa Rusak Retina Mata

Cahaya Biru LED Bisa Rusak Retina Mata

GAYA HIDUP
Sinar biru dalam lampu LED dapat merusak retina mata dan mengganggu ritme tidur. Temuan anyar ini diumumkan oleh ANSES. Cahaya biru lampu LED dapat merusak retina mata dan mengganggu irama tidur (fibromyalgianewstoday.com) JAKARTA-Wartaproperti.com: Melansir AFP, dalam laporannya, merilisBadan Makanan, Lingkungan, dan Kesehatan serta Keselamatan Kerja Prancis (ANSES). Laporan itu menyebutkan tentang dampak cahaya biru dari lampu LED. Paparan kronis dapat mempercepat penuaan jaringan retina. Ini akan berkontribusi pada penurunan ketajaman penglihatan dan penyakit degeneratif. Sebagaimana diketahui, dengan teknologi tahan lama, hemat energi, dan murah, light emitting diode atau LED telah menelan setengah dari pasar elektronik, khususnya penerangan, selama satu dekade.  Baca
Dikaji, Penambahan Kuota KPR Bersubsidi

Dikaji, Penambahan Kuota KPR Bersubsidi

KPR KPA
Kementerian PUPR sedang mengkaji kemungkinan penambahan kuota KPR bersubsidi untuk tahun ini. Permintaah KPR bersubsidi terus meningkat. KPR Bersubsidi dari Bank BTN (Foto: Borneonews) JAKARTA-Wartaproperti.com: Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid yang mengungkapkan hal itu. Permintaan KPR bersubsidi terus meningkat. Kata dia, dalam menambah subsidi, Kementerian PUPR masih perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. "Ini kan tergantung Kementerian Keuangan ada atau tidak anggarannya," ujar Khalawi usai menghadiri Indonesia Housing Forum di Jakarta, Rabu (18/6). Baca juga: BTN Sebut Bunga KPR Bisa Turun Sampai 1% Khalawi telah mendengar laporan terkait kuota KPR bersubsidi melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yan...
Empat Kawasan Industri Halal akan Dibangun

Empat Kawasan Industri Halal akan Dibangun

BISNIS
Tidak hanya makanan halal, wisata halal, kini ada juga kawasan industri halal. Rencana akan ada empat kawasan industri halal dibangun di Indonesia. JIEP salah satu yang akan dikembangkan kawasan industri halal (Foto: Docplayer) JAKARTA-Wartaproperti.com: Kementerian Perindustrian menyatakan akan ada empat kawasan industri halal yang dikembangkan di Indonesia dalam waktu dekat. Ini disampaikan Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Ignatius Warsito. Pengembangan ini sudah masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri di Indonesia. Keempat kawasan tersebut itu adalah, Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Modern Cikande Industrial Esta...
Skema KPR khusus Milenial Digodok KemenPUPR

Skema KPR khusus Milenial Digodok KemenPUPR

KPR KPA
Kementerian PUPR saat ini sedang menggodok skema penyediaan rumah bagi milenial. Juga KPR bagi milenial. Kelompok yang lahir pada tahun 1980 hingga 2000, jumlahnya sekira 30% dari konsumen rumah. Kelompok usia milenial di Indonesia sekitar 30% dan skema KPR milenial sedang digodok Kemen PUPR (Foto: Cash.com) JAKARTA-Wartaproperti.com: Jumlah kelompok masyarakat usia milenial mendapat perhatian serius dari pemerintah. Meskipun ini adalah kelompok potensial, namun minat mereka untuk memiliki rumah masih rendah. Hal ini memantik perhatian serius dari pemerintah. "Ini lagi digodok skemanya, nanti tunggu yang tepat karena jumlah generasi milenial sangat tinggi sekali, harus dipikirkan," ujar Abdul Hamid. Dia adalah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Ia mengatakan...
BTN Sebut, Bunga KPR Bisa Turun Hingga 1%

BTN Sebut, Bunga KPR Bisa Turun Hingga 1%

KPR KPA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melihat potensi penurunan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah. Bahkan turun hingga 1%. Ini bisa terjadi jika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan. Maryono, Direktur Utama BTN bilang bunga KPR bisa turun hingga 1% (Foto: Tribun) JAKARTA-Wartaproperti.com: Direktur Utama BTN Maryono memperkirakan ada potensi penurunan suku bunga KPR yang bisa mencapai 1% persen. Apalagi untuk jenis kredit yang diperuntukkan bagi segmen menengah. Baca juga: Ini Saran Anies Soal Konflik Pembeli dan Pengembang Reklamasi "Kami lihat dari jenis KPR (besaran penurunan bunga). Kalau KPR untuk masyarakat menengah saya kira penurunan akan lebih besar dibandingkan KPR yang untuk segmen kelas atas," ujar Direktur Utama BTN Maryono, usai menghadiri Indonesia Housing...
IMB Pulau Reklamasi, Dalih Anies Kepastian Hukum

IMB Pulau Reklamasi, Dalih Anies Kepastian Hukum

BISNIS
Gubernur Anies Baswedan menerbitkan IMB untuk bangunan di pulau hasil reklamasi. Ia ingin memberikan kepastian hukum. Namun, dasar hukumnya adalah pergub yang dikeluarkan Ahok. Gubernur Anies Baswedan di Pulau Reklamasi (Foto: kumparan.com) JAKARTA-Wartaproperti.com: Gubernur DKI Anies Baswedan memang memenuhi janji kampanyenya. Ia sudah menghentikan megaproyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, ia juga diketahui menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D atau di kawasan Pantai Maju. Anies mengaku, penerbitan ijin untuk mendirikan bangunan atas bangunan di lahan reklamasi berbeda dengan reklamasi itu sendiri. Baca juga: PP Properti Catat Pendapatan Rp1.18 T "IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan...
2021 Konstruksi Fisik Ibukota Baru Dimulai

2021 Konstruksi Fisik Ibukota Baru Dimulai

INFRASTRUKTUR
Hampir pasti Ibukota RI yang baru berlokasi di Kalimantan. Pemerintah merencanakan konstruksi fisik akan mulai dibangun pada 2021. Konstruksi fisik Ibukota RI yang baru akan dimulai 2021, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (Foto: Antara) JAKARTA-Wartaproperti.com: Anggaran untuk pemindahan Ibukota Negara diperkirakan akan masuk dalam APBN pada tahun 2020. Pasalnya, pada tahun 2021 konstruksi fisik ibukota baru itu mulai dikerjakan. Demikian disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang S.P. Brodjonegoro di Jakarta hari ini (18/6/2019). Baca juga: Rp95T Anggaran Swasta untuk Pembangunan Ibukota RI Baru Sambil menyebutkan lokasi ibu kota baru hampir pasti berada di Kalimantan, ia mengatakan anggaran tahun depan baru sebatas penyi...
Khofifah ke Jokowi, Jatim Minta LRT dan MRT

Khofifah ke Jokowi, Jatim Minta LRT dan MRT

AREA
Jawa Timur adalah satu dari enam propinsi yang diperhatikan secara khusus oleh Jokowi. Gubernur Khofifah pun segera meminta agar dibangunkan LRT dan MRT. Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Presiden Jokowi bersama Ibu Negara dan wagub (Foto: Liputan6.com) JAKARTA-Wartaproperti.com: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa benar-benar memanfaatkan kesempatan emas. Pasca ditetapkannya Jawa Timur (Jatim) sebagai satu dari enam propinsi yang mendapat perhatian Jokowi, ia langsung bergerak cepat. Pihaknya langsung mengajukan pembangunan sejumlah moda transportasi. Baca juga: Enam Propinsi Ini Dapat Perhatian Khusus Jokowi Ini untuk mengoneksi wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila). Moda transportasi yang akan dib...
Rp95 T Anggaran Swasta untuk Ibukota RI Baru

Rp95 T Anggaran Swasta untuk Ibukota RI Baru

INFRASTRUKTUR
Total anggaran yang diestimasi Bappenas untuk pemindahan ibukota negara yang baru sebanyak Rp466 T. Dari pihak swasta diharapkan akan ada kontribusi dengan estimasi nilai sebesar Rp95T. Kota Palangkaraya, calon Ibukota RI yang baru yang akan dibangun dengan anggaran lebih dari Rp400 T. (Foto: Jawa Pos) JAKARTA-Wartaproperti.com: Pemerintah RI dalam pemindahan ibukota negara membutuhkan anggaran tidak kecil. Juga, partisipasi dari berbagai pihak. Termasuk juga dari segi pembiayaan. Pemerintah telah menata skema pembiayaan itu. Termasuk, estimasi pembiayaan fisik ibu kota negara khusus untuk swasta. Baca juga: Ditunggu Berapa Harga Rumah Bersubsidi 2019 "Skema pembiayaan pemindahan ibu kota terdiri dari empat bagian yakni APBN, BUMN, KPBU, serta Swasta untuk membangun perguruan...