Sunday, September 22

Ditunggu, Berapa Harga Rumah Bersubsidi

Menteri PUPR mengaku belum menandatangani harga rumah bersubsidi. Ada kenaikan sedikit dari harga tahun lalu.
Presiden Jokowi dan Menteri PUPR dan rombongan meninjau rumah bersubsidi milik SPS Group di Cikarang, Jawa Barat (Foto: kotabogor.go.id)

JAKARTA-Wartaproperti.com: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan, dirinya sudah melihat dan membaca draft aturan baru itu. Hanya saja belum menandatanganinya. Ia mengakui jika terdapat kenaikan harga meskipun tidak banyak. Ia mengatakan itu saat ditemui di Istana Negara, kemarin (17/6/2019).

“Saya sudah baca tadi malam, ada kenaikan sedikit, tapi saya belum tanda tangan,” kata Basuki.

Ia mengatakan, pihaknya belum menandatangani draft itu karena ia belum mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait. Menteri ingin mendengarkan pendapat dari pengembang lebih dahulu, jika sudah menerima harga dimaksud, draft itu akan ditandatanganinya.

“Misalnya sudah belum dengan REI, sudah belum diskusi dengan para pengembang perumahan. Kali ini saya minta kalau mereka bilang sudah, saya tanda tangan,” ujar Basuki.

Sebagai bocoran, untuk tahun 2019 ini akan ada kenaikan harga rumah bersubsidi sekitar Rp10 juta dari tahun lalu. Harga tahun lalu adalah Rp143 juta.

“Saya mau tahu informasi ini sudah sampai ke pengembang atau belum. Seperti kemarin mau mindah Pintu Tol Cikarang ke Cipali dan Bandung, saya minta undang dulu YLKI dan pengamat kebijakan publik. Mereka tahu, baru saya tanda tangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pihaknya akan menelurkan peraturan menteri (permen) PUPR sebagai tindak lanjut dari peraturan menteri keuangan (PMK). 

“PMK nya kan sudah keluar, permen sudah masuk ke Bapak (Basuki Hadimuljono) tapi belum ditandatangan,” ucap Khalawi, Jumat (31/5).

Sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan PMK Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Niai (PPN). 

Dalam aturan itu tertulis bahwa untuk harga rumah yang mendapatkan pembebasan PPN di kawasan Jawa dan Sumatra pada 2019 sebesar Rp140 juta dan 2020 sebesar Rp150,5 juta. Kemudian, untuk Kalimantan ditetapkan sebesar Rp153 juta pada tahun ini dan tahun depan Rp164, 164,5 juta. 

Lalu, harga rumah yang mendapatkan pembebasan PPN di Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2019 sebesar Rp158 juta dan tahun depan Rp168 juta. Terakhir, di Papua dan Papua Barat pada 2019 ditetapkan di harga Rp212 juta dan 2020 sebesar Rp219 juta.

Menurut Khalawi, implementasi harga baru rumah subsidi baru bisa dilakukan setelah Permen PUPR terbit. Tepatnya, harga baru akan berlaku 15 hari setelah aturan diundangkan. (Marlo KR)

(Visited 16 times, 5 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: