December 3, 2022
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

WARTAPROPERTI.COM | Sejumlah kalangan mengkritisi keberadaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono justru mengemukakan, keberadaan Undang-Undang (UU) akan sangat mampu mengurangi angka kebutuhan rumah (backlog). Sebagaimana yang diketahui, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka backlog mencapai 13,5 juta unit.

Menteri Basuki mengakui, dirinya sangat optimis akan hal ini namun, ia belum dapat memastikan berapa banyak pemenuhan kebutuhan rumah yang bisa dicover oleh keberadaan Tapera. “Nanti kalau untuk Tapera ‘kan lebih besar sekali, cuma angkanya belum tahu saya,” ujar Basuki saat ditemui WartaProperti.Com di istana negara kemarin, Senin (29/2/2016).

Tapera merupakan salah satu channel untuk mengatasi backlog. Masih ada cara lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat backlog. Salah satunya juga melalui Program Sejuta Rumah yang sudah diluncutkan pemerintah sejak April 2015  silam. Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah meningkatkan anggaran untuk menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp30 triliun.

“Nanti mestinya kalau dihitung yang terkumpul dari modal saja, pemerintah komit FLPP sekarang sekitar 2015 tambah 2016 kan itu modal sekira Rp30 triliun,” jelas dia

Besarnya potongan Tapera

Sementara itu, menanggapi banyak kritikan mengarah kepada Tapera, Basuki mengungkapkan, besaran iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja dipastikan lebih murah dari iuran BPJS Ketenagakerjaan. “Besaran iuran ada kemungkinan bisa berubah, makanya nanti dibicarakan lagi, tiga persen itu maksimal, kalau KSPI bilang Tapera harus lebih murah dari BPJS, sudah pasti,” katanya.

Pemerintah sendiri saat ini masih terus berupaya mendikusikan hal ini dengan berbagai pihak terkait, seperti Apindo. “Mereka hanya khawatir tiga persen itu, padahal itu belum diputuskan, nanti diputuskannya saat kita menyusun PP, kita akan ngomong lagi dengan Apindo, berapa yang bisa, disesuaikan dengan kondisi (ekonomi),” tegas Basuki. (FL/Istimewa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.