December 3, 2022
Jembatan Balerang, salah satu ikon Kota Batam
Jembatan Balerang, salah satu ikon Kota Batam

WARTAPROPERTI.COM | Pemerintah Pusat telah memutuskan membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk mempercepat kemajuan kawasan Batam. Hal ini juga untuk merespon persoalan yang sering terjadi di kawasan perdagangan bebas ini, dimana dualisme otoritas antara Badan Pengusahaan Batam (dahulunya Badan Otorita Batam-red), dengan Pemerintahan Kota Batam. Sayangnya, rumor seputar pembubaran BP Batam dan siapa pejabat yang akan diangkat, masih di rahasiakan. Rencananya, hari ini Menko Perekonomian Darmin Nasution akan mengumumkannya sekaligus melakukan sosialisasi atas keputusan pemerintah pusat ini.

“Ditunggu Senin (14/3/2016) saja. Senin kita akan rapat dengan Dewan Kawasan. Senin pemerintah akan datang semua sosialisasi di Batam,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo usai Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Mardiasmo mengatakan, sebagai persiapan untuk membenahi dualisme Batam, pemerintah membutuhkan waktu hingga enam bulan.Untuk itu, pemerintah akan segera melakukan sosialiasi mengenai keputusan-keputusan yang telah disepakati mengenai BP Batam.”Untuk persiapan kita rencanakan maksimum enam bulan. Kami susun dulu, nanti Senin kami putuskan semua,” katanya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution enggan berkomentar lebih lanjut mengenai kemungkinan pembubaran BP Batam.Menurut Darmin, upaya terdekat yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dualisme Batam adalah dengan memberikan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah diputuskan pada Senin depan. “Belum, pada saatnya akan kita jelaskan. Yang pasti Senin kita akan lakukan sosialiasi,” katanya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo memastikan, BP Batam tidak akan dibubarkan, yang ada hanya pergantian kebijakan atau policy saja. Pemerintah telah menjamin nasib karyawan BP Batam tak akan terpengaruh terhadap apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. “Tidak akan ada PHK di BP Batam. Enggak ada pengaruh apa-apa, yang berubah hanya policy-nya,” kata Pramono.

Namun, badan yang sebelumnya bernama Otorita Batam itu untuk sementara belum dibolehkan mengeluarkan kebijakan karena akan terlebih dulu diaudit. Rencana audit itu seiring dengan keputusan pemerintah merombak BP Batam. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan pejabat yang akan memimpin BP Batam.

Pramono mengatakan, Senin depan (14/3/2016) Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akan mengumumkan bentuk BP Batam yang baru, sekaligus pejabat yang memimpinnya.”Senin akan diumumkan. Pak Darmin yang akan mengumumkan,” katanya.

Mardiasmo menambahkan, dengan adanya Dewan Kawasan ini, pemerintah berharap agar kepercayaan Batam kembali dipercaya sebagai salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia. Sebab, dualisme aturan yang selama ini terjadi antara BP Batam dan pemerintah kota Batam telah menjadi hambatan bagi para investor untuk dapat berinvestasi di Batam. “Nanti akan ada badan pengelolaannya kan. Ini untuk memastikan kemudahan berusaha tetap berjalan,” katanya. (FL/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.