November 27, 2022
potongan_gaji_tapera
Potongan gaji pekerja 2,5% dari gaji bulanan

WARTAPROPERTI.COM | Selasa (23/02/2016) DPR telah mengesahkan Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat. Hal utama yang menjadi perhatian para pihak yang terlibat di dalam pungutan dana untuk Tapera ini, terutama para pengusaha adalah besaran iuran Tapera. Pasal ini pula yang menyebabkan kontroversi dan mematik berbagai reaksi. Pasalnya, selain besaran iuran yang dirasa sangat membebankan sektor usaha, pertanggungjawaban pengelolaan dana yang demikian besar pun memicu kekhawatiran di tengah masih carut-marutnya pengelolaan keuangan negara saat ini.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) adalah salah satu pihak yang sedari awal lantang mensuarakan keberatan mereka dengan usulan pungutan sebesar 3% dari penghasilan setiap pekerja dengan rincian, 0,5% ditanggung oleh perusahaan, sementara 2,5% merupakan nilai yang harus dibayarkan oleh pekerja. Apindo pun menjadi barisan terdepan yang menolak pemberlakukan UU Tapera ini.

Di lain pihak, dari kalangan pekerja tidak banyak yang memberikan komentar atas UU Tapera ini. Boleh jadi, pekerja mempermasalahkan potongan 2,5% dari gaji bulanan mereka untuk iuran Tapera. Atau juga, UU Tapera tidak dipelajari dengan seksama oleh kalangan pekerja.

Pengusaha menilai, beban tambahan 0,5% dari gaji karyawan ini sangat memberatkan. Pasalnya, saat ini mereka sudah dibebani biaya 10,24 persen hingga 11,74 persen dari penghasilan untuk program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Karena keberatan ini pula, pihak pemerintah melalui Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus, di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya berencana untuk tidak memasukan besaran iuran Tapera ke dalam RUU Tapera. “Mengenai besaran simpanan, pemerintah mengusulkan supaya diatur dalam peraturan pemerintah (PP) sehingga pemerintah punya fleksibilitas untuk mengatur dengan mempertimbangkan secara hati-hati,” sebut Maurin.

Nah, nantinya di dalam PP itulah, pelaku usaha maupun pekerja akan mengetahui berapa besaran potongan gaji bulanan mereka untuk iuran Tapera. Lantas, kapan masyarakat luas bisa mendapatkan kepastian mengenai besaran nilai gaji mereka yang harus dipotong, juga pelaku usaha mendapatkan kepastian berapa tambahan anggaran yang harus mereka siapkan untuk membayar iuran Tapera karyawannya?

“Ya dalam 3 bulan kan harus jadi karena Mei nanti kan komite Tapera harus sudah ada, harus terbentuk. Terus komisionernya, terus dewan pengawasnya dalam setahun kan harus sudah beroperasi,” sebut Wakil Ketua Pansus RUU Tapera, Misbakhun sebagaimana dikatakannya kepada Kompas.Com, kemarin (29/01/2016) (FL/Foto: Istimewa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.