December 3, 2022
APL Tower, kantor pusat Agung Podomoro Land
APL Tower, kantor pusat Agung Podomoro Land

WARTAPROPERTI.COM | Pelajaran penting sedang dipetik oleh pelaku industri properti di Indonesia, pasca dihentikannya proses reklamasi Pulau G di teluk Jakarta yang sedianya akan dinamakan Pluit City itu. Sejak Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk., Ariesman Widjaja ditetapkan sebagai tersangka karena menyerahkan sejumlah uang kepada oknum anggota DPRD DKI Jakarta, pengembang yang bermarkas di APL Tower, kompleks Podomoro City, Jakarta Barat ini sangat irit dalam mengeluarkan pernyataan.

Meskipun dari pendekatan hukum atas kasus yang menimpa petinggi perusahaan ini, juga petinggi DPRD DKI Jakarta, pekan lalu KPK menyatakan belum akan menghentikan proyek reklamasi itu namun tadi malam, Senin (18/04/2016) keputusan itu pun datang. Proyek reklamasi Pluit City yang melibatkan sejumlah pihak yang berpengalaman menangani jenis pekerjaan ini pun dinyatakan, dihentikan sementara. Moratorium, demikian istilah yang sering dipakai, langkah ini diambil lantaran pemerintah hendak meninjau kembali dampak reklamasi ini bagi keberlanjutan dan penghidupan masyarakat.

Meskipun Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan,  proyek ini dihentikan sementara sampai semua persyaratan, undang-undang dan peraturan dipenuhi,  namun tentu saja ini menjadi potret buram tentang kepastian hukum bagi iklim investasi di Indonesia. Tidak disebutkan secara jelas, apa kesalahan yang telah dilakukan oleh pengembang dalam proses reklamasi itu sehingga sanksi itu diberikan.

“Karena dalam rekomendasinya, pemerintah sama sekali tidak menyebutkan bahwa pengembang telah melakukan pelanggaran dalam reklamasi ini. Rekomendasi ini pun tidak menyatakan secara jelas, permasalahannya dimana. Apakah tumpang tindih perundang-undangan, atau hal lainnya pun tidak disebutkan secara jelas dalam rekomendasi itu.”

Lebih lanjut, Lamak menyebut bahwa persoalan reklamasi ini sudah kabur dan menjadi tidak jelas lagi. “Saya melihat langkah moratorium ini dilakukan lebih untuk meredam gejolak di publik dan media, dan lagi-lagi sulit  bagi saya untuk tidak mengatakan bahwa persoalan reklamasi ini telah menjadi komoditi politis para elit dan akhirnya investasilah yang menjadi korban,” sorot Ferdinand Lamak, wartawan senior properti yang juga Direktur Center for Urban Development Studies (CUDES) di Jakarta, Selasa (19/04/2016).

Sementara itu, Indra Widjaja Antono, Vice President Marketing PT Agung Podomoro Land Tbk., kepada wartaproperti.com hari ini mengatakan, di dalam menjalankan usaha, pihaknya selalu berusaha kooperatif dengan pemerintah dan mengikuti setiap kebijakan yang digariskan.

“Kami melaksanakan reklamasi ini sebagai buah dari kebijakan pemerintah dalam merevitalisasi Teluk Jakarta,” ungkap Indra.

Agung Podomoro tentu saja harus menanggung sejumlah konsekwensi dari keputusan pemerintah ini. “Kami percaya bahwa pemerintah tentu akan menjamin iklim investasi di Indonesia,” ungkap Indra lagi.

Meski tidak diketahui angka pasti, kerugian yang diderita oleh sektor swasta karena moratorium ini, namun hal ini sudah menjadi keniscayaan. (HH/Foto: Ist)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.