December 3, 2022
Aksi mengatasnamakan nelayan di lokasi reklamasi
Aksi mengatasnamakan nelayan di lokasi reklamasi

WARTAPROPERTI.COM | Desakan dari berbagai pihak agar Gubernur DKI Jakarta menolak menghentikan sementara proses reklamasi di Pulau G yang dilakukan oleh Agung Podomoro Land, ditanggapi tegas oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Bahkan terhadap pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta agar reklamasi dihentikan sementara guna pembenahan regulasi yang tumpang tindih pun Ahok bergeming.

Gubernur yang dikenal keras dan acapkali mengeluarkan pernyataan kontroversial ini lagi-lagi menunjukkan konsistensinya pada aturan yang menjadi dasar semua tindakan yang diambil. Ia tidak gegabah mengikuti arus desakan dari sejumlah pihak yang meminta reklamasi dihentikan.

“Kalau Pak JK minta dihentikan, saya bilang banyak juga yang minta dihentikan, (tapi) dasar hukumnya mana?” ujarĀ  AhokĀ  di Jakarta, kemarin, Minggu (17/4/2016), setelah di hari yang sama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataannya.

Baca juga: Makin Kencang, Permintaan Agar Reklamasi Dihentikan

Kendati demikian, Ahok bilang jika Kalla mengiriminya surat imbauan resmi, dia mengaku akan mempelajari isi surat itu terlebih dahulu. Dirinya bukan tanpa alasan membiarkan reklamasi terus berlanjut. Dia mengaku khawatir ada pihak-pihak yang menggugatnya menggunakan hal ini. Jika dia kalah, Pemprov DKI akan diwajibkan membayar.

Dia pun yakin DPRD DKI akan memecatnya jika Pemprov DKI kalah di Pengadilan. “Kalau saya digugat dan saya kalah di PTUN, dan suruh ganti berapa triliun, yang kalah Pemda loh, jadi Pemda yang harus bayar. Kamu kira DPRD mecat saya engga, kira-kira? Baru soal UPS aja aku sudah mau dipecat,” tambah Ahok.

Menanggapi Ahok, Direktur Center for Urban Development Studies (CUDES) Ferdinand Lamak pun menambahkan, apa yang dilakukan oleh Ahok sudah benar. “Para pemangku kebijakan harus berhati-hati mengambil keputusan. jangan karena desakan publik, lantas semua ramai-ramai tuntut dihentikan. Kalau persoalan tumpang tindihnya regulasi sebagaimana dikatakan sejumlah menteri itu, ya regulasi itu yang harus segera ditertibkan. Ahok benar karena dia dan Pemprov DKI Jakarta akan berurusan dengan hukum jika penghentian dilakukan sepihak tanpa dasar hukum yang kuat.”

Lamak juga mempertanyakan, mengapa baru sekarang persoalan reklamasi dibicarakan secara serius seolah-olah besok hari Jakarta akan tenggelam? “Bukankah polemik soal reklamasi ini sudah mengemuka sejak 2 tahun terakhir, mengapa setelah pihak developer sudah berjalan, baru muncul dimana-mana desakan ini? Saya pikir, sebuah penegakan hukum tidak boleh dilakukan hanya karena dorongan atmosfir massa, apalagi tanpa dasar hukum yang kuat.”

Ia juga menambahkan, jika pihak developer dituding melakukan rekayasa pengumpulan tanda tangan dalam pengurusan AMDAL (analisis mengenai dampak linkungan) sebagaimana dikemukakan sejumlah pihak, sebaiknya dibuktikan dulu tuduhan itu. (KB/Foto: Ist)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.