December 6, 2022
Presiden Jokowi di Ungaran, Jawa Tengah, saat meresmikan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015
Presiden Jokowi di Ungaran, Jawa Tengah, saat meresmikan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015

WARTAPROPERTI.COM | Program Satu Juta Rumah adalah salah satu dari serangkaian program unggulan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla untuk memulai langkah pengurangan backlog perumahan yang disebut-sebut sudah mencapai angka 15 juta unit ini. Sayangnya, dalam pelaksanaan di lapangan program ini berjalan tertatih-tatih. Bahkan di akhir tahun 2015, angka yang dicapai tidak signifikan. Itu pun diwarnai dengan saling bantah antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pihak asosiasi pengembang soal data pasokan perumahan.

Memasuki satu tahun sejak dicanangkan pada 29 April 2015, Jokowi menugaskan Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ini pada tahun silam. Darmin kemudian mengumpulkan beberapa menteri dalam rapat koordinasi. Di antaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya.

Baca juga: Program 1 Juta Rumah Akan Didesain Ulang

Darmin menjelaskan ada dua kendala dalam program satu juta rumah ini. Pertama,  dari sisi penawaran ada kendala ketersediaan kredit untuk sektor properti, terutama para pengembang kecil. Kemudian,  perizinan dan persyaratan pembangunan perumahan yang berbelit, panjang dan mahal.

Kedua, dari sisi permintaan, ada hambatan mulai dari ketersediaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan bunga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga rendahnya akses masyarakat terhadap produk perbankan, salah satunya terkait dengan isu bankability.

Dalam rakor ini terungkap banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan seharusnya tidak diperlukan untuk pembangunan perumahan untuk MBR. Selain itu, pengembang juga dihadapkan pada ketidakpastian harga pengurusan izin.

Verifikasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa ada 33 izin/syarat yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan akan dipangkas menjadi 21 izin/syarat. Penyelesaian izin selama ini juga membutuhkan waktu sekitar 753 – 916 hari. Adapun biaya untuk perizinan ini dapat menghabiskan biaya hingga Rp 3,5 miliar untuk area perumahan seluas 5 hektar. (FL/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.