December 3, 2022
Basuki Tajhja Purnama: "Reklamasi bukan penyebab laut tercemar"
Basuki Tajhja Purnama: “Reklamasi bukan penyebab laut tercemar”

WARTAPROPERTI.COM | Bersamaan dengan gencarnya pemberitaan tentang proses reklamasi Teluk Jakarta yang berujung pada penetapan sejumlah tersangka oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), gerakan penolakan terhadap reklamasi pun berdatangan. Kemarin, Minggu (17/4/2016) sekelompok orang yang mengaku sebagai nelayan, datang melakukan aksi di lokasi proyek Pluit City di Pulau G, dan menyatakan menyegel proyek tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pun mempertanyakan, benarkah kelompok tersebut adalah nelayan sungguhan, bukan kelompok tertentu yang hanya menggunakan nama para nelayan?

“Nelayan mau menduduki ya enggak ada, itu juga perlu dicek. Ada enggak suku tertentu, nelayannya mana? Kamu jadi kelompok nelayan, tetapi enggak pernah (melaut) gimana coba,” ujar Ahok, di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Minggu (17/4/2016).

Lebih lanjut, menurut Ahok faktanya selama ini tidak ada nelayan yang menangkap ikan di Teluk Jakarta yang sudah kotor karena polusi dan limbah yang mengotori laut. Itu pula yang membuat dirinya semakin meragukan indentitas para pendemo yang mengaku sebagai kelompok nelayan itu. “”Saya mau tanya mana ada nelayan nangkap ikan di Teluk Jakarta yang begitu kotor? Enggak ada. Kalau di sana banyak ikan, sudah kaya raya orang Jakarta,” ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Ahok Bersikeras Tidak Menghentikan Reklamasi

Sebelumnya, Minggu pagi kemarin, sekelompok massa yang menyebut diri mereka sebagai nelayan di Teluk Jakarta melakukan aksi demo damai. Mereka berangkat dari Muara Karang dan pada jam 09.30 pagi tiba di Pulau G, lokasi reklamasi proyek Pluit City. Di sini mereka melakukan penyegelan dan berharap tidak ada lagi aktifitas di dalam proyek ini.

Sebelumnya, akhir tahun lalu Ahok pernah mengatakan, tidak ada masyarakat yang terkena dampak negatif reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan, menurut dia, nelayan-nelayan di sana telah dipengaruhi orang-orang politik untuk menolak reklamasi 17 pulau.  “Nelayannya kan cuma ngomong, yang dia omongin juga enggak ngerti. Jadi ini tuh (pengaruh) orang politik aja,” kata Ahok, di Balai Kota, Jumat (4/12/2015).

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) reklamasi pantai utara mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang reklamasi. Kemudian dia juga mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam aturan itu, Ahok menyebut, sudah ada analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) reklamasi 17 pulau.

“Sampai pengaturan pulau, bentuk pulau, jumlah pulau, itu semua bukan saya yang mengatur, lho. Jadi ini cerita 20 tahun yang lalu sudah diatur. Di situ juga ada kajian mengatakan Teluk Jakarta ini sudah terkontaminasi berat, terdegradasi berat,” kata Ahok.

Sebelum ada reklamasi, lanjut Ahok, ikan kerapu sudah tidak ada di Jakarta. Kemudian kerang hijau juga sudah terkontaminasi oleh logam berat.  Sehingga, menurut Basuki, reklamasi bukan penyebab laut tercemar. (HH/Foto: Ist)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.