December 3, 2022
Ali Tranghanda, Indonesia Property Watch
Ali Tranghanda, Indonesia Property Watch

WARTAPROPERTI.COM | Aturan mengenai  hunian berimbang yang dicanangkan pemerintah sejak lama, hingga hari ini dianggap masih relevan untuk mengatasi kesenjangan perumahan di masyarakat. Sayangnya, konsep ini tidak dijalankan dengan baik oleh para pelaku usaha. Komposisi berimbang untuk semua segmen rumah yaitu 1 untuk rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana mengalami banyak kendala pada tingkatan implementasinya. Indonesia Property Watch menilai, penyebabnya antara lain karena harga tanah yang  tinggi untuk rumah sederhana dan kebijakan pembangunan rumah sederhana yang harus dalam satu wilayah juga memberatkan pengembang.

“Konsep hunian berimbang tidak dapat ‘dipaksakan’ kepada pengembang begitu saja, karena yang menjadi inti permasalahan adalah ketersediaan lahan. Seharusnya konsep ini pun didukung dengan tata ruang yang jelas di masing-masing pemerintah daerah,” ungkap Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch di Jakarta hari ini, (27/4/2016).

Dalam pandangan IPW, setiap pemda harus dapat memberikan data terkait jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah sehingga konsep hunian berimbang yang nantinya dilakukan pengembang dapat lebih terarah. Artinya bila suatu wilayah terdapat banyak permintaan rumah, maka pemerintah menyediakan tata ruangnya dan pengembang harus membangun rumah sederhana di lokasi tersebut.

“Bila pola ini tidak diterapkan maka dikhawatirkan konsep hunian berimbang yang ada saat ini berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hanya berorientasi fisik terbangun namun siapa yang dapat menjamin rumah tersebut terjual di pasar bila permintaan di lokasi tersebut tidak sebanyak yang dibangun,” imbuhnya.

Sehubungan dengan hal tersebut Indonesia Property Watch menghimbau masing-masing Pemda untuk segera menyiapkan tata ruang yang jelas untuk kawasan pengembangan rumah sederhana. Dengan adanya tata ruang yang jelas maka para pengembang menengah bawah hanya dapat membangun di kawasan tersebut yang pastinya harus diperhatikan konektifitas dengan transportasi umum yang ada disana.

“Pola seperti ini diperkirakan akan memberikan minat lebih pengembang untuk melunasi kewajibannya, tidak harus dalam satu hamparan, namun tetap berkontribusi dengan tepat sasaran di wilayah mana saja yang membutuhkan perumahan sederhana,” ungkap Ali Tranghanda. (FL/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.