November 27, 2022
Hambatan klasik pembangunan rumah bersubsidi
Hambatan klasik pembangunan rumah bersubsidi

WARTAPROPERTI.COM | Program rumah bersubsidi yang dicanangkan oleh pemerintah sejauh ini belum mencapai tingkat maksimal untuk mengatasi krisis perumahan di Indonesia. Pasalnya, masalah klasik rumah bersubsidi dinilai masih berkutat pada hal yang sama. Masalah utamanya adalah belum ada standarisasi dari pemerintah untuk setiap daerah. Juga, pengembang yang ada di daerah masih berkutat dengan persoalan klasik, seperti perijinan, sambungan listrik, dan modal dari perbankan. Demikian diungkapkan oleh Ketua DPD REI Banten,  Soelaeman Soemawinata dalam acara buka puasa bersama dengan media, Jumat (24/06/2016).

“Standarnya masih beda-beda, contohnya di Banten dan Kepri. Rumah skema FLPP di Banten itu rumahnya sudah jadi, fully furnished. Pembeli masuk rumah tinggal datang dan bawa furnitur. Kalau di Kepri, meski rumahnya besar, tapi kondisinya tidak siap huni, tapi siap renovasi, karena pembeli masih akan renovasi ini dan itu.”

Standarisasi yang dimaksudkan Soelaeman tidak hanya menyangkut patokan harga rumah. Namun juga, berkaitan dengan desain dan peraturan yang ada di setiap daerah. Menurut dia,  terdapat perda di daerah dimana maksimal itu ukurannya 60 meter persegi, tetapi ada yang 120 persegi. Juga menyangkut pengertian rumah siap huni juga harus diperhatikan. Rumah siap huni adalah rumah yang begitu pembelinya datang, langsung bisa dihuni tanpa perlu renovasi atau perbaikan lagi.

Selain itu, ia juga menekankan rendahnya pemahaman pejabat baik di pusat maupun daerah terhadap program sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. “Masih banyak pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah tidak paham dengan program sejuta rumah. Pengembang di daerah masih menemui masalah klasik, seperti perizinan, listrik, dan pembiayaan dari perbankan. Ini semua butuh koordinasi,” ujarnya. (HH/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.