November 28, 2022
Sri Mulyani saat pengumuman kabinet kemarin (27/07/2016)
Sri Mulyani saat pengumuman kabinet kemarin (27/07/2016)

WARTAPROPERTI.COM | Reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo kemarin memiliki dampak yang signifikan dan menyentuh langsung sektor properti yang sudah dua tahun lebih mengalami pelambatan. Dua kementerian yang dinilai memiliki kontribusi besar untuk mendorong kebangkitan sektor properti itu adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kedua lembaga ini pada awal 2015 silam melontarkan sejumlah gagasan yang telah membangkitkan sentimen negatif bagi pelaku industri properti. Pasar pun diharapkan lebih optimis, kabinet baru akan memercepat kebangkitan properti nasional.

Demikian diungkapkan Direktur Center for Urban Development Studies (CUDES) Ferdinand Lamak menanggapi perombakan kabinet yang dilakukan oleh Jokowi yang diumumkan kemarin. Menurut dia, kedua menteri yang menduduki posisi ini yakni Sri Mulyani Indrawati dan Sofyan Djalil adalah nama-nama lama yang memiliki pengalaman menangani perekonomian Indonesia dalam berbagai kondisi.

“Terlepas dari berbagai faktor lain, kedua orang ini pernah menduduki jabatan menteri di bidang perekonomian sehingga sudah familiar dengan pasar. Meskipun Sofyan Djalil belum diketahui track record-nya di bidang agraria dan pertanahan, namun latar belakangnya sebagai ekonom dan mantan menteri itu sedikit banyak membantu untuk tidak melakukan blunder kebijakan sebagaimana menteri terdahulu yang berlatar belakang politisi,” papar Lamak di Jakarta, Kamis (28/07/2016).

Sementara itu, Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan di jaman SBY dalam catatan CUDES pernah mengalami turbulance ekonomi dan berimbas pada sektor properti. “Tahun 2008 saat dunia diguncang oleh subprime mortgage crisis di Amerika, sektor properti di Indonesia pun mengalami gejolak. Perbankan langsung melancarkan tight money policy untuk mengerem laju pembiaayaan, suku bunga pinjaman melonjak bahkan bunga KPR kala itu melonjak hingga 15%. Kondisi ini berhasil diredam oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang kondusif kala itu,” ungkap Lamak.

Meskipun anasir makro ekonomi di masa itu berbeda dengan kondisi saat ini, namun menurut hemat dia kepekaan seorang menteri terhadap denyut nadi perekonomian sangat menentukan bagaimana respons pasar. “Menurut saya, sedikit banyak kondisi pasar yang melambat ini juga disebabkan oleh berbagai rancangan kebijakan menteri yang belum dikaji secara matang namun langsung dimuntahkan ke publik dan menimbulkan resistensi di kalangan pelaku pasar.”

Polemik mengenai pemberlakuan pajak barang mewah di sektor properti, juga wacana tentang penghapusan pajak bumi dan bangunan serta nilai jual obyek pajak adalah sejumlah blunder yang dilakukan oleh para menteri terdahulu. CUDES pun mengharapkan, keberadaan para menteri baru di jajaran pemerintahan Jokowi-JK di medio 2016 ini menjadi sebuah sinyal positif akan kebangkitan properti di tahun 2017 sebagaimana optimisme sejumlah pihak belakangan ini. (HH/Foto: Istimewa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.