November 27, 2022
Pemberlakuan DP 0% akan menimbulkan risiko bubble properti
Pemberlakuan DP 0% akan menimbulkan risiko bubble properti

WARTAPROPERTI.COM | Wacana penghapusan uang muka atau down payment (DP) rumah menjadi 0% yang disuarakan sejumlah pihak belakangan ini semakin menguat. Terakhir, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo juga mengusulkan hal ini. Namun, kalangan perbankan mengingatkan, DP rumah 0% berisiko bubble properti.

Menurut Ekonom Bank Permata Josua Pardede, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, ide ini terlalu berisiko dan berpotensi mencipatakan gelembung atau bubble properti yang pada akhirnya membahayakan kestabilan sistem perbankan. Terlebih lagi, rasio kredt macet atau non performing loan (NPL) NPL cenderung dalam tren meningkat saat ini.

Pasalnya, jika DP dibebaskan maka pembiayaan perumahan sepenuhnya ditanggung oleh perbankan. Ini akan memberikan pengurangan tekanan yang signifikan bagi debitur atau pembeli rumah untuk disiplin membayar cicilan kreditnya di bank. Jangankan DP 0%, rencana pemerintah untuk menaikkan jumlah pembiayaan melalui kebijakan LTV (loan to value) yang akan dirilis dalam waktu dekat pun cukup mengkhawatirkan bagi perbankan.

“Tentu saja BI akan terus mengkaji aturan LTV tersebut sekiranya masih juga belum dapat mendorong permintaan kredit,” ujar Josua, Sabtu (16/6/2016)7

Namun, kata dia, kembali lagi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial belum akan optimal jika dari sisi permintaannya sendiri yakni daya beli masyarakat masih lemah. Pengecualiannya mungkin untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi khususnya untuk rumah dengan luas di bawah 70 meter persegi, di mana memang masih terjadi backlog antara pasokan dan permintaan.

“Kondisi yang saya lihat di lapangan adalah masyarakat lebih mengurangi pola konsumsinya  dan cenderung untuk menabung,” ucap Josua.

Karena itu, dia berharap banyak pada kebijakan tax amnesty yang akan bergulir Oktober nanti akan menggairahkan kembali investasi di sektor proeperti. Kendati demikian, dari sisi perbankan yang masih lemah likuiditasnya tetap akan menghadapi risiko missmatch . 

Bahkan, bank yang agresif mebiayai KPR pun akan menghadapi risiko yang sama yakni miss match antara liabilitas dalam jangka pendek dan KPR yang cenderung bertenor panjang. “Terlebih di tengah kondisi pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang rendah, melemahkan likuiditas,” pungkas Josua. (HH/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.