November 29, 2022
Ahok di bantaran kali Ciliwung
Ahok di bantaran kali Ciliwung

WARTAPROPERTI.COM | Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama – Ahok menegaskan, masalah banjir yang berjadi di Jakarta tidak akan teratasi apabila persoalan sosial di sepanjang bantaran kali tidak diatasi secara tuntas. Ia mengungkapkan hal itu di Jakarta hari ini, ketika mengomentari hasil gugatan class action yang diajukan warga Bukit Duri. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa kemarin (02/07/2016), menyatakan, gugatan secara kelompok atau class action warga Bukit Duri memenuhi prosedur dan sah menurut hukum.

“Pemerintah Provinsi DKI hanya ditugaskan pemerintah pusat untuk membebaskan lahan dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung. Banjir tidak bisa teratasi jika normalisasi Kali Ciliwung tidak dilakukan,” tegas Ahok menanggapi putusan sela itu.

Warga Bukit Duri dalam tuntutannya untuk penghentian normalisasi Ciliwung dan penggusuran rumah warga. Namun Ahok pun berujar, “Sekarang saya tanya, bisa gak ngatasi banjir Ciliwung kalau tanpa normalisasi sungai Ciliwung? Engak bisa kan,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu.

Ahok mengingatkan kembali soal siapa saja yang terdampak dari pembebasan lahan di Bukit Duri. Ia mengatakan, tidak semua rumah warga Bukit Duri dibongkar. Rumah yang dibongkar hanya yang masuk daerah aliran sungai.

“Nah terus yang kami normalisasi ini yang kami bongkar siapa? Orang yang dulu mengokupasi sebagian daerah aliran sungai Ciliwung sebetulnya. Yang Bukit Duri bagian darat dibongkar enggak? Enggak dong. Sama kaya Kampung Pulo, Kampung Pulo saya bongkar semua enggak? Masih bagus tuh kampung pulo. Yang saya bongkar kan yang didalam sungai sama di inspeksi,” kata Ahok.

Sementara itu kuasa hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam persidangan kemarin enggan berkomentar soal gugatan class action warga Bukit Duri yang dinyatakan sah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Mereka juga tidak menanggapi putusan majelis hakim yang menolak semua keberatan Pemprov DKI Jakarta terhadap gugatan class action warga Bukit Duri.

“Nanti saja, kami akan berikan tanggapan secara tertulis. Prosesnya masih berjalan,” kata Nadia, salah satu kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta kepada wartawan usai persidangan.

Dalam pembacaan putusan sela, Ketua Majelis Hakim Riyono menyatakan, gugatan secara berkelompok atau class action yang diajukan warga Bukit Duri terhadap Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan hukum yang berlaku. Gugatan class action ini juga dianggap telah memenuhi keterwakilan warga Bukit Duri. (HH/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.