November 27, 2022

Sertifikat Tanah di DKI Jakarta, sulit dipastikan legalitasnya

Sertifikat Tanah di DKI Jakarta, sulit dipastikan legalitasnya
Sertifikat Tanah di DKI Jakarta, sulit dipastikan legalitasnya

WARTAPROPERTI.COM | Anda pasti bertanya, mengapa harga properti di Jakarta mahal hingga sulit untuk dijangkau kalangan kelas menengah. Boleh jadi, jawabannya adalah karena kenaikan nilai properti itu sendiri yang dipicu oleh hukum supply and demand di pasar. Properti adalah produk yang terbatas (limited) sementara permintaan pasar tidak bisa dibatasi. Muncul ketimpangan antara supply di satu sisi dan demand di sisi lain dimana demand lebih tinggi dan harga pun terdongkrak naik (demand pull-red).

Ferdinand Lamak, Chairman Center for Urban Development Studies (CUDES) mengatakan, untuk kasus-kasus tertentu, terutama bagi proyek-proyek yang landbank-nya ditabung sejak lama, maka argumentasi rasional supply and demand di atas dapat diterima publik. Namun, ia memberikan catatan khusus bagi properti-properti yang dibangun di atas lahan milik warga yang diakuisisi kemudian oleh pengembang.

“Anda jangan salah. Carut-marutnya manajemen pertanahan nasional ini juga menjadi satu sebab utama tingginya harga properti khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dalam posisi ini pengembang tidak bisa disalahkan, karena urusan legalitas pertanahan adalah domain pemerintah. Pengembang dan konsumen sama-sama jadi korban,” ungkap Lamak.

Dalam beberapa proses pembebasan lahan yang dicermati oleh CUDES, khususnya lahan dalam jumlah di atas 5 hektar di dalam wilayah DKI Jakarta, sektor swasta seperti kehilangan pegangan. Bisnis dijerumuskan masuk ke dalam sebuah ketidakpastian hingga pada akhirnya masyarakat konsumen juga yang harus menanggung akibatnya.

“Bayangkan saja, ada pengembang yang membebaskan lahan di Jakarta Timur untuk pengembangan proyek berskala besar, hingga hari ini masih menunggu kepastian hukum status tanah. Padahal, yang ajaibnya lagi, mereka sudah membayar hingga tiga kali, kepada tiga pihak yang berbeda yang datang membawa sertifikat yang sama-sama asli. Nah, kalau pengembang sudah mengeluarkan uang demikian banyak, konsekwensinya properti yang dikembangkan tidak mungkin dipasarkan dengan harga murah. Risiko bagi pengembang juga, bisa-bisa proyeknya tidak laku. Jadi dilematis, hanya karena pemerintah yang tidak becus,” papar wartaan senior bidang properti ini geram.

CUDES mengingatkan kepada semua pihak baik perorangan maupun korporasi untuk extra hati-hati dalam membeli lahan di Jakarta. Ia menyarankan, pastikan berulang-ulang ke kantor agraria setempat agar tidak terjebak seperti pengembang yang disebutkan di atas.

Kepada Sofyan Djalil, CUDES berharap agar persoalan pertanahan ini benar-benar dibereskan dengan sungguh-sungguh karena tanah adalah sebuah warisan masa depan bagi anak dan cucu bangsa ini. Sengketa tanah selain menghambat bisnis dan perkembangan sebuah kawasan, juga akan mencederai stabilitas sosial karena telah terbukti, tanah menjadi instrumen ampuh pelatuk konflik sosial. (HH/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.