December 3, 2022
IPW terus mendorong DP KPR 0%
IPW terus mendorong DP KPR 0%

WARTAPROPERTI.COM | Bank Indonesia telah mengeluarkan deregulasi untuk melonggarkan syarat besaran uang muka KPR dari 20% menjadi 15%. Namun, lagi-lagi kebijakan ini dinggap belum efektif untuk menggairahkan pasar properti khususnya di segmen perumahan. Pasar perumahan yang masih mengalami tekanan dengan penurunan penjualan di Q2-2016 sebesar -13,3% masih menunjukkan pasar belum bergerak meskipun BI Rate sudah dipangkas sampai 6,5%. Oleh karena itu, Indonesia Property Watch (IPW) masih berharap agar usulannya mengenai DP 0% untuk pembelian rumah segera direalisasikan oleh Bank Indonesia.

“Dalam proses pembelian rumah khususnya end user untuk rumah pertama, sebagian besar terkendala besarnya uang muka, kemudian baru faktor besaran cicilan. Sebagai ilustrasi bila seorang konsumen ingin membeli rumah seharga Rp 200 juta, maka dia harus menyiapkan uang muka sebesar Rp 30 – 40 jutaan. Dengan asumsi berpenghasilan Rp 7,5 juta per bulan saja dengan kebutuhan per bulan 5 jutaan, maka dia masih harus menabung Rp 2,5 juta per bulan selama 12 – 16 bulan untuk dapat menyiapkan uang muka,” papar Ali Tranghanda, CEO IPW di Jakarta kemarin, (05/08/2016).

Namun, lanjut Tranghanda, beban akan semakin berat ketika harus ditambah kebutuhan cicilan untuk motor, mobil, dan kartu kredit. Artinya tanpa ada uang muka, konsumen tidak dapat segera membeli rumah. Ironisnya ketika uang muka telah terkumpul selama 12 bulan, maka harga rumah sudah naik lagi dan dia harus terus menabung.

Baca juga: DP Rumah 0% Berisiko Bubble Properti

Indonesia Property Watch mengingatkan kembali perlunya Bank Indonesia melakukan kebijakan yang drastis dengan menurunkan besaran uang muka sampai 0%. Bila aturan perbankan tidak memungkinkan sebesar 0%, maka Indonesia Property Watch meminta jawaban berapa besaran uang muka serendah-rendahnya yang bisa diberikan untuk calon debitur.

“Bisa 1%, 2%, atau 5% silakan dibahas, namun untuk 15% masih terlihat seakan-akan Bank Indonesia memberikan pelonggaran setengah hati. Bahkan ironisnya OJK malah mewacanakan DP 0% untuk kendaraan bermotor. Ini sungguh mind set yang keliru dari otoritas keuangan,” jelas Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch.

Bukan tanpa alasan, bahwa karakteristik kredit konsumen dengan jaminan kendaraan bermotor tentunya berbeda dengan perumahan yang jelas-jelas lebih aman. Dengan wacana DP 0% untuk kendaraan bermotor malah membuat banyak masyarakat yang bersifat konsumtif membeli motor, akhirnya kemacetan makin bertambah. Saat ini memang untuk rumah pertama FLPP dengan subsidi pemerintah telah diberlakukan uang muka 1% namun masih belum berjalan sepenuhnya.

Indonesia Property Watch berharap kebijakan pelonggaran uang muka ini dapat menyasar untuk segmen menengah. Karena ternyata segmen menengah yang mempunyai cukup daya beli pun masih kesulitan untuk membeli rumah. (HH/Foto: GPA2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published.