November 28, 2022
Peluncuran proses KPR bersubsidi melalui e-FLPP di Kementerian PUPR
Peluncuran proses KPR bersubsidi melalui e-FLPP di Kementerian PUPR

WARTAPROPERTI.COM | Peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi terus dilakukan. Kemarin, (03/08/2016) pemerintah telah meluncurkan fasilitas pembiayaan rumah murah berbasis digital. Layanan secara elektronik atau e-FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) ini, memungkinkan penyaluran dana dari pemerintah ke bank penyalur KPR dengan skema FLPP menjadi lebih cepat, dari 7 hari menjadi 3 hari.

Dampak dari kehadiran layanan ini adalah, penyaluran KPR ke masyarakat berpenghasilan rendah juga akan lebih cepat. “Dengan e-FLPP tidak hanya memberikan kecepatan, tapi kepastian sasaran menjadi lebih baik. Dengan elektronik, pasti datanya yang akurat. Jadi kepastian dan kecepatan, sehingga bisnis properti bisa menjadi lebih bergairah,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di kantornya, Jakarta, kemarin.

Sistim ini memungkinkan pemrosesan data-data dari calon debitur dilakukan secara online. Data-data tersebut akan di-submit oleh bank penyalur KPR-FLPP. Tahapan prosesnya adalah, bank pelaksana menginput informasi sesuai field yang ada di dalam sistem dan mengupload dokumen yang diperlukan. Kemudian, Petugas di PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ) melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kebenaran. Kalau sudah benar, sistem e-FLPP akan melakukan pengujian. Notifikasi akan dapat langsung diketahui oleh bank pelaksana.

“Kalau manual satu per satu kita teliti kan lama. Sekarang kita sudah buat sistem. Semua proses itu sudah masuk ke dalam sistem. Jadi proses nya akan lebih cepat,” ungkap Direktur Utama PPDPP Budi Hartono yang juga hadir di lokasi yang sama.

Pemerintah telah menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi selama 6 tahun terakhir ini. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat yang belum memiliki rumah, dapat membeli rumah dengan harga yang terjangkau karena mendapatkan subsidi dari pemerintah. Bunga kredit yang diberikan pun relatif rendah, sekira 5% per tahun.

Proses untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan fasilitas ini, ada pada pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) di bawah Kementerian PUPR. Selain kemudahan yang didapatkan antara lain suku bunga tetap 5% per tahun, juga jangka waktu cicilan yang panjang hingga 20 tahun, sehingga angsuran lebih terjangkau. Hal lain adalah, bebas premi asuransi untuk bencana kebakaran dan asuransi jiwa, bebas PPN, serta uang muka yang ringan.

Sejak dibentuk tahun 2010 hingga Juni 2016, PPDPP telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 23,2 triliun. Saat ini jumlah bank yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) untuk penyaluran KPR FLPP dengan PPDPP adalah 24 bank . Selama 6 tahun beridiri, tiga bank pelaksana FLPP tertinggi adalah Bank BTN (89,31%), Bank BTN Syariah (6,17%), dan Bank BRI Syariah (1,68%).

Sampai saat ini, MBR sebagai penerima manfaat KPR FLPP adalah kalangan masyarakat berprofesi pegawai swasta sejumlah 74,87%, kemudian menyusul Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 12,27%, selebihnya adalah masyarakat berstatus swasta dan TNI/Polri. Dana bantuan KPR FLPP sendiri telah tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia, dengan penerima terbanyak adalah provinsi Jawa Barat, kemudian provinsi Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, serta Jawa Tengah. (HH/Foto: E. Simorangkir)

Leave a Reply

Your email address will not be published.