November 28, 2022

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution

WARTAPROPERTI.COM | Kabar gembira bagi pengembang perumahan bersubsidi yang selama ini mengeluhkan njelimetnya regulasi yang berdampak pada tingginya biaya perijinan untuk mengembangkan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemarin, Rabu (23/08/2016), pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-13 yang diharapkan merangsang pembangunan perumahan bagi rakyat. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Kantor Presiden RI, Jakarta.

Disebutkan bahwa, paket kebijakan ini menitikberatkan pada mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau, melalui penyederhanaan regulasi sekaligus pengurangan biaya yang harus dibayarkan oleh pengembang untuk membangun rumah bersubsidi ini.

“Melalui paket kebijakan ini, pemerintah menghapus sebagian izin yang diperlukan pengembang untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari yang semula sebanyak 33 perizinan dan tahapan, dideregulasi menjadi 11 perizinan dan tahapan,” ujar Darmin.

Disebutkan bahwa, sejumlah jenis perizinan yang dihilangkan, antara lain menyangkut izin lokasi, rekomendasi peil banjir, persetujuan gambar master plan, persetujuan dan pengesahan gambar site plan, izin cut and fill dan analisis dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin). Selain menghilangkan perizinan, ada pula perizinan yang dijadikan satu seperti proposal pengembang dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah itu tidak bersertifikat.

Selain itu, pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), rekomendasi damkar dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.

Darmin mengatakan, dengan serangkaian penghilangan, penggabungan serta pemangkasan waktu perizinan, biaya pengurusan izin pembangunan rumah oleh pengembang akan turun dibandingkan sebelumnya. “Dengan pengurangan, penggabungan dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, maka biaya pengurusan perizinan akan menjadi 30 persen dari biaya saat ini atau turun sebesar 70 persen,” ujar Darmin.

Diharapkan paket kebijakan ekonomi ke-13 sungguh berdampak pada gairah pengembang untuk membangun rumah bersubsidi yang layak huni bagi MBR.  (HH/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.