December 3, 2022

Tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang diduduki warga

Tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang diduduki warga
Tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang diduduki warga

WARTAPROPERTI.COM | Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang baru dilantik Sodyan Djalil langsung bekerja cepat. Jauh dari popularisme sebagaimana ditunjukan oleh menteri sebelumnya, dalam tempo singkat ekonom ini berhasil menemukan berbagai ketidak becusan di kementerian itu. Bahkan, dalam sebuah kesempatan Jumat kemarin, di Jakarta, (19/08/2016), Sofyan membeberkan sejumlah hal yang mencengangkan. Meski diketahui sebanyak 70 persen tanah di Jakarta sudah bersertifikat namun ia mengatakan, tak ada jaminan kepastiannya.

“Banyak dari lahan bersertifikat itu yang masih bermasalah sehingga tidak ada kepastian,” sebut Sofyan.

Menurut Sofyan, sistim pertanahan di Indonesia yang selama ini dijalankan di kementerian agraria tidak mengacu pada standard yang berlaku umum dalam manajemen pertanahan oleh negara sebagaimana yang berlaku umum di dunia. Di luar negeri, tanah terbagi dalam dua jenis yakni tanah bekas jajahan dan tanah pribadi, sementara di Indonesia, masalah tanah menjadi kompleks, karena jenisnya sendiri banyak, mulai dari tanah adat, tanah jajahan, sampai internalisasi. Belakangan, beragamnya jenis tanah ini memicu masalah, antara lain sengketa atau duplikat sertifikat.

“Permasalahan selanjutnya yang dialami Kementerian ATR/BPN adalah tidak adanya koordinat yang detail atas tanah-tanah di Indonesia. Kemudian, masalah lainnya adalah kesalahan dalam penerbitan sertifikat dan pemetaan tanah. Di berbagai negara di dunia, mereka bisa petakan dulu tanahnya 100 persen. Sertifikat diberikan setelah dipetakan. Kalau di Indonesia, kita sertifikatkan dulu, baru dipetakan,” kata Sofyan.

Sofyan memastikan bahwa dampak dari ketidakpastian legalitas tanah ini yang berpengaruh pada kelancaran bisnis di Indonesia. Dunia usaha terhambat karena terjadinya ekonomi biaya tinggi, hanya karena ketidakpastian hukum dalam pengurusan sertifikat tanah. “Untuk itu, dalam 5-15 tahun ke depan, pemerintah akan berupaya memetakan tanah dengan tepat.” (HH/Foto: FL)

Leave a Reply

Your email address will not be published.