December 3, 2022

Perumahan untuk pekerja melalui TAPERA

WARTAPROPERTI.COM | Pemerintah Indonesia masih berkutat dengan persoalan bagaimana cara untuk mengatasi backlog perumahan yang belum beranjak signifikan dari angka 15 juta sebagaimana perkiraan selama ini. Kendati asyik mengejar target pembangunan satu juta rumah bersubsidi, pemerintah juga dituntut untuk lebih selektif dalam mengucurkan dana subsidi perumahan bagi masyarakat penerima. Pasalnya, disinyalir kebocoran masih terjadi dalam proses ini, dimana penerima subsidi bukanlah mereka yang datang dari kategori masyarakat berpenghasilan rendah melainkan para investor yang ingin meraup keuntungan dari investasi di segmen menengah ke bawah. Demikian hasil temuan Center for Urban Development Studies (CUDES) sebagaimana dikemukakan Ferdinand Lamak, hari ini di Jakarta (07/09/2016).

“Alangkah ironisnya jika anggaran subsidi perumahan¬† yang harusnya jatuh ke tangan rakyat kecil, justru ikut dimakan oleh para investor properti,” ungkap Ferdinand Lamak, Chairman CUDES.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh lembaga ini, ditemukan sejumlah titik rawan dari penyaluran rumah bersubsidi, baik lewat Fasilitas Likwiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun pola lainnya. Hal ini dikarenakan, lemahnya pengawasan pemerintah  di lapangan. Juga, karena proses penjualan yang dilakukan oleh developer lebih banyak mengejar tingkat laku dari unit rumah yang mereka pasarkan.

CUDES pun mengungkap bagaimana modus dan cara para investor beroperasi di lapangan. “Praktik yang paling jamak dilakukan adalah dengan memperalat para calon pembeli potensial yang secara penghasilan memenuhi syarat untuk mengajukan kredit rumah bersubsidi. Investor biasanya sudah tahu lokasi mana yang perkembangan hariganya cepat. Nah di lokasi ini mereka mencari kerabat atau kenalan untuk difasilitasi mengajukan kredit atas unit-unit tersebut.”

Satu investor kadang bisa menggondol 5 sampai 10 unit rumah, tergantung berapa banyak orang yang mereka dapatkan dan bisa dipasangkan sebagai pembeli rumah bersubsidi itu. Dalam temuan CUDES, praktik ini banyak terjadi untuk perumahan bersubsidi di kawasan Banten, Bogor dan Bekasi.

“Mereka memanfaatkan celah di dalam undang-undang¬† dan peraturan yang ada saat ini, dimana rumah subsidi yang dimiliki oleh MBR bisa dipindahtangankan atau diperjualbelikan setelah lima tahun dihuni,” pungkas Lamak.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam siaran pers, Selasa (6/9/2016) menyatakan, sebisa mungkin masalah salah sasaran ini dapat dikendalikan sejak dini, agar rumah-rumah subsidi baik rumah tapak maupun rumah susun bisa dimiliki oleh mereka yang benar-benar membutuhkan rumah.

Menurut Syarif, sebenarnya rumah subsidi yang dimiliki oleh masyarakat juga menjadi bagian aset pemerintah yang pendataannya perlu dilaksanakan dengan baik dan dijaga sebaik mungkin. Sebab, di Indonesia masih memiliki kesenjangan yang relatif tinggi antara suplai perumahan dan permintaan masyarakat akan perumahan. (HH/Foto: Ist)

2 thoughts on “Begini Cara Investor Jadikan Rumah Bersubsidi Sebagai Lahan Investasi

  1. Ada yg minat bikin perumahan subsidi di cianjur-jabar .. brown project .. konsumen dah MOU sm pabrik” .. hub : wa : 08567800069

Leave a Reply

Your email address will not be published.