December 3, 2022

Menko Perekonomian Darmin Nasution

Menko Perekonomian Darmin Nasution
Menko Perekonomian Darmin Nasution

WARTAPROPERTI.COM | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution adalah pejabat yang ketika menjabat gubernur Bank Indonesia, dirinyalah yang mengeluarkan aturan tentang (Loan to Value/LTV) untuk pertama kalinya pada 2012.  Kini, ia justru meminta kebijakan Bank Indonesia menurunkan batas ketentuan rasio pendanaan terhadap nilai pembiayaan (Loan to Value/LTV) dari 80 persen menjadi 85 persen untuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Ia juga menyarankan agar perbankan melakukan penurunan suku bunga KPR.

“Sebenarnya, tergantung tingkat bunganya tapi itu akan memberi ruang untuk meningkatkan kredit,” ungkap Darmin di kantornya, Kamis (1/9).

Darmin menilai masyarakat Indonesia lebih peduli dengan tingkat suku bunga KPR dari perbankan dan menjadikannya sebagai pertimbangan utama. Sementara besaran uang muka atau DP, kurang memberikan dampak untuk mendorong penyaluran KPR bagi masyarakat. “Mestinya iya cukup mendorong KPR, walaupun faktor yang paling besar adalah pengaruh tingkat bunganya,” ujar Darmin.

Sementara itu, belum lama ini Indonesia Property Watch mendorong pemerintah untuk membebaskan uang muka atau DP 0%. Menurut Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda, pasalnya dampak pelonggaran kebijakan LTV yang menurunkan uang muka menjadi 15 persen belum berdampak signifikan terhadap pasar properti.

Ali justru berpandangan lain dari Menko Darmin di atas. Ali mengatakan, dalam proses pembelian rumah khususnya end user untuk rumah pertama, sebagian besar terkendala besarnya uang muka, kemudian baru faktor besaran cicilan. “Artinya tanpa ada uang muka, konsumen tidak dapat segera membeli rumah. Ironisnya ketika uang muka telah terkumpul selama 12 bulan, maka harga rumah sudah naik lagi dan dia harus terus menabung,” ucap Ali.

Ali menampik kekhawatiran perbankan akan terjadinya kredit macet jika diberlakukan DP0% ini. Menurut dia, macetnya kredit jangan dilihat karena dampak dari uang muka nol persen. Perbankan harus melihat dari sisi yang berbeda. “Sebenarnya masalah kredit macet jangan langsung dilihat sebagai dampak jika DP 0%. Bahkan tanpa DP 0 % pun kredit macet sudah terjadi. Yang harus dilakukan malah sebenarnya Bank Indonesia harus memberikan pelonggaran lebih banyak untuk pasar properti saat ini,” jelas Ali. (HH/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.