November 27, 2022

Teluk Jakarta

WARTAPROPERTI.COM | Polemik yang terjadi dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, seharusnya tidak pernah terjadi, jika saja semua pemegang kebijakan di Indonesia mengikuti intruksi Presiden RI Joko Widodo. Sesuai arahan Presiden RI, proyek reklamasi harus dilaksanakan untuk kepentingan publik, dan bukan kepentingan golongan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Mantan Menteri Lingkungan Hidup era orde baru, Prof. Dr. Emil Salim di Jakarta, baru-baru ini. Menurut dia, sudah seharusnya jika proyek reklamasi dilaksanakan dengan mengikuti arahan Presiden. Sehingga, segala kepentingan apapun mengatasnamakan kelompok bisa disingkirkan.

“Tetapi, sayangnya, saya tidak tahu apakah sudah ikut arahan Presiden semuanya atau belum?” ucap dia retoris.

Yang dimaksud arahan Presiden itu, menurut Emil, karena pada 2013 lalu, ada dua kelompok berbeda yang menyusun konsep reklamasi untuk Teluk Jakarta. Dua kelompok tersebut, adalah tim ahli dari Indonesia dan tim ahli dari Belanda.

Perbedaan mendasar dari dua tim itu, kata Emil, adalah terletak pada kepentingan yang diusungnya. Tim Indonesia, dengan tegas mengusung konsep untuk mengutamakan publik atau masyarakat. Sementara, tim ahli Belanda justru mengusung konsep bahwa reklamasi itu untuk pribadi atau kelompok perorangan saja.

Emil kemudian mengungkapkan, meski saat ini sedang ada kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), namun dia sepakat bahwa konsep reklamasi harus mengedepankan kepentingan publik. Jika itu dilakukan, maka akan ada perlindungan terhadap nelayan, masyarakat, dan atau aset yang bersifat untuk kepentingan publik.

Keberpihakan Emil tersebut bukan tanpa alasan. Menurut dia, jika reklamasi mengedepankan kepentingan publik, maka pembangunan fisik yang harus dilakukan pertama adalah tanggul laut raksasa (giant sea wall).

“Itu berbeda jika konsepnya adalah untuk private. Maka, yang pertama dibangun adalah pulau-pulau yang jumlahnya ada 17 itu,” tutur dia.

Perlunya membangun tanggul laut raksasa, menurut Emil, tidak lain karena karakteristik alam di pesisir Pantai Utara Jakarta kondisinya terbentuk karena sedimentesai sungai-sungai yang mengalir dari sekitar Jakarta. Dengan itu, maka aliran air dari sungai-sungai juga bisa mengalir dengan lancar hingga sampai ke laut.

Kondisi itu berbeda, jika reklamasi dimulai dengan membangun pulau-pulau lebih dulu. Ancamannya adalah, akan ada penurunan permukaan tanah Jakarta dan pada saat hampir bersamaan justru permukaan air laut mengalami kenaikan antara 5-6 mil per tahun karena terkena imbas dari pemanasan global.

Konsep yang diusung oleh tim ahli Belanda tersebut, saat ini masih dibahas di BAPPENAS dan dijanjikan akan selesai pada akhir Oktober ini. Konsep bernama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu, bisa juga mengakibatkan permukaan sungai berada di bawah air laut.

“Jika itu terjadi, maka pada 2045 nanti, pantai di Jakarta itu akan mendekat ke Harmoni atau bahkan Semanggi,” ungkap dia menyebut dua daerah pusat keramaian di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

“Karena itu, solusi dari menurunkan muka air laut adalah di Teluk Jakarta dibangun bendungan air yang disebut dengan Giant Sea Wall,” tandasnya. (HH/Foto: Kompas)

Leave a Reply

Your email address will not be published.