November 27, 2022

Jokowi serahkan sertifikat tanah kepada warga Jawa Tengah di Solo

WARTAPROPERTI.COM | Keluhan masyarakat tentang sulitnya mengurus sertifikat tanah, mulai dijawab langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bertempat di Solo, hari ini Minggu (16/10/2016), ia secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Propinsi Jawa Tengah, sebagai pemenuhan janji pemerintah untuk menyertifikasi tanah milik warga yang belum memiliki sertifikat tanah.

Usai menyerahkan sertifikat, mantan Walikota Solo ini mengatakan, sertifikat adalah lembaran kertas yang bernilai sehingga warga diimbau agar tidak menjual ataupun menggadaikan sertifikat mereka untuk hal-hal yang tidak produktif.

“Utang untuk beli kendaraan, untuk beli mobil, enggak boleh. Apalagi seperti kata Pak Gubernur (Ganjar Pranowo), jangan dipakai untuk nambah istri, awas. Ini juga tak awasi,” kata Jokowi disambut tawa hadirin yang senang dikunjungi mantan walikotanya itu.

Hadir pada kesempatan ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mendampingi presiden. Hadir dalam acara ini, sekira 3.515 warga yang mendapat sertifikat dalam acara ini. Mereka berasal dari Solo, Wonogiri, Boyolali, Kebumen, Pati, Karang Anyar, Kudus, Pemalang, Klaten, Grobogan, Demak, Kendal, Temanggung, Banjar Negara, dan Purbalingga.

Jokowi tidak masalah jika warga menggadaikan sertifikatnya di bank untuk hal produktif, seperti menambah modal usaha. Namun, Kepala Negara meminta warga berhati-hati agar tidak rugi. “Hati-hati, dikalkulasikan, dihitung,” kata dia. Jokowi berpesan agar warga yang ingin meminjam modal di bank menggunakan kredit usaha rakyat (KUR).

Sebab, bunganya cukup rendah sehingga bisa menguntungkan pengusaha kecil. “Hanya 9 persen per tahun dari yang sebelumnya 20 persen, sekarang sudah diturunkan,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah terus berupaya untuk menyertifikasi lahan milik warga. Saat ini, kata dia, proses sertifikasi lahan milik warga baru mencapai 44 persen. “Masih kurang hampir separuhnya, 56 persen lagi, di seluruh Indonesia. Kurang lebih 60-an juta sertifikat yang harus diselesaikan Kementerian BPN,” ucap Presiden. (HH/Foto: Kompas)

Leave a Reply

Your email address will not be published.