December 6, 2022

Eddy Hussy, Ketua Umum DPP REI

WARTAPROPERTI.COM | Ketua Umum REI Eddy Hussy dalam laporannya membuka Musyawarah Nasional (Munas) REI ke-15 di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (29/11/2016) menyebutkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa isu  terkait perumahan bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah (MBR). Paling tidak, ada lima isu yang digarisbawahi REI.

“Pertama, kami meminta pemerintah untuk memperluas sasaran subsidi perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke masyarakat urban dengan gaji Rp 4,5 juta hingga Rp 7 juta,” kata  Eddy Hussy.

Selanjutnya, bagi REI,  hal yang mesti dipercepat pemerintah adalah penerbitan peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum Paket Kebijakan Ekonomi 13 tentang penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR.

Ketiga, berkaitan dengan paket kebijakan ekonomi tersebut Eddy juga meminta agar dimunculkan percepatan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota.

Isu keempat yang diharapkan Eddy bisa diselesaikan pemerintah adalah berkaitan dengan revisi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) karena dinilai memengaruhi daya beli terhadap properti mewah.

“Kami memohon pemerintah agar mempertimbangkan pasal 22 tentang PPnBM untuk properti karena memengaruhi pembelian properti mewah dan tidak memengaruhi kurs,” tutur Eddy.

Kelima, perlu bagi pemerintah melakukan revisi hunian berimbang agar lebih implementatif karena saat ini masih sulit dilaksanakan oleh pengembang. Konsep hunian berimbang ini mengharuskan pengembang membangun hunian dengan konsep 1:2:3 atau dalam membangun satu hunian mewah mesti membangun dua rumah menengah dan tiga rumah MBR di dalam satu kawasan. (KPMS/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.