December 6, 2022

Agus Susanto (kiri) menggantikan Elvyn Masassya sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan

WARTAPROPERTI.COM | Sebuah fakta yang paradoks, ketika backlog perumahan di Indonesia masih sangat tinggi namun fasilitas bantuan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan sepi peminat. Padahal, BPJS Ketenagakerjaan memiliki pos tersendiri untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi pesertanya. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, dana tersebut berasal dari akumulasi iuran yang telah dibayarkan peserta yang bersangkutan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan catatan harus telah menjadi peserta selama kurang lebih 10 tahun.

“Ada skema untuk mengambil sebagian 30%, diambil untuk terkait perumahan, baik itu untuk uang muka perumahan atau untuk pelunasan perumahan,” ujar Agus, di Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2016).

Namun, ia menyayangkan masih sedikitnya peserta yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk tujuan perumahan. Padahal menurutnya, para peserta yang telah berhenti bekerja atau pun PHK bisa mengajukan hal tersebut.

“Pertanyaannya berapa banyak yang ambil 30% untuk tujuan perumahan, ternyata jumlahnya hanya 86 orang dari total peserta kita 21 juta orang karena ini kalah pamor, kalah menarik, karena BPJS Ketenagakerjaan (oleh Kemenaker) itu ramai-ramai boleh ambil JHT nya karena PHK atau resign,” kata Agus.

Agus menyebut para peserta menganggap manfaat tersebut kurang menarik. Hal itu karena uang yang terkumpul dalam JHT belum cukup untuk mendanai perumahan sehingga masih sedikit orang yang memanfaatkannya.

“Faktanya ada 86 orang (yang mengambil JHT) ternyata nggak menarik juga, disebabkan besaran dana terkumpulnya itu masih sedikit. Padahal dana yang terkumpul dari JHT besarannya 5,7 % dianggap belum mengambil itu belum cukup untuk didanai untuk perumahan, faktanya 86% persentase,” ujar Agus.

Sementara itu, Agus mengatakan total yang mengambil JHT dalam 9 bulan terakhir ada 1,6 juta orang, nilanya mencapai Rp 12 triliun. Hal itu disebabkan beberapa orang yang berhenti bekerja dapat mencairkan dana tersebut, biasanya pesertanya adalah angkatan produktif.

“Total yang ambil karena PHK itu ada 1,6 juta orang ada sekitar Rp 12 triliun dalam 9 bulan, ternyata yang ambil usia-usia sangat muda produktif 21-30 tahun ini yang jadi perhatian kita,” ujar Agus.

Di beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, karyawannya dibuatkan akun seperti JHT yang dapat ducairkan untuk kepentingan perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, di Indonesia peluang tersebut banyak tapi masih sedikit dimanfaatkan. (DTK/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.