November 28, 2022

Rusunawa Rawa Bebek yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta

WARTAPROPERTI.COM | Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dalam kampanyenya menjanjikan kepemilikan rumah bagi warga yang kurang mampu seharga Rp 350 juta tanpa uang muka alias DP Nol Rupiah. Gagasan ini dikritisi oleh sebagian masyarakat yang menganggap jika gagasan ini merupakan hal yang mustahil dilakukan.

Lembaga pemerhati pembangunan masyarakat perkotaan, Center for Urban Development Studies (CUDES) pernah menyebutkan, DP0% hanya bisa terjadi apabila pemerintah DKI Jakarta merogoh APBD untuk menalangi besaran uang muka yang harus dibayarkan oleh warga. Subsidi uang muka seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam program rumah bersubsidi dimana masyarakat hanya membayar Dp1%.

“Jika pemerintah mau mensubsidi seluruh uang muka, pasti bisa. Artinya segala risiko yang mengikutinya sudah disadari bahwa itu menjadi tanggungjawab pemerintah. Nah, jika Anies – Sandi hendak mengalokasikan Rp3 trilun per tahun dari APBD DKI Jakarta untuk ini maka Anda bisa menghitung sendiri. Rumah tidak mungkin, yang paling mungkin ya rusun seharga Rp350 juta, dengan rasio LTV bank hanya bisa membiayai 85% maka per unit rumah akan menyedot Rp52.500.000. Artinya per tahun, pemerintah bisa mengcover 57 ribuan unit rumah saja,” ungkap Ferdinand Lamak, Chairman CUDES di Jakarta hari ini (20/4/2017).

Menurut dia, jika Pemprov DKI melakukan subsidi penuh uang muka, maka bagi perbankan tentu tidak ada persoalan bahkan risiko kredit macet pun tidak signifikan karena orang pasti akan menjaga betul agar unit rusun tersebut tidak lapas ke orang lain.

“Pemerintah juga harus memikirkan subsidi bunga karena perbankan yang menyediakan mortgage akan mematok bunga konvensional. Nah, jika sisa hutang Rp297 juta dengan bunga paling moderat saja 10% per tahun untuk masa kredit 10 tahun, maka besar biaya bunga per bulan mencapai Rp2,5 juta. Itu pun jika perbankan mematok bunga 10% flat hingga 10 tahun, meski dalam praktik ini tidak pernah terjadi pada mortgage konvensional.”

Lebih lanjut Lamak mengungkapkan, dengan hitung-hitung-hitungan di atas, maka warga DKI Jakarta penerima subsidi akan membayar cicilan sebesar Rp5 jutaan setiap bulan. Kecuali jika beban bunga kredit pun ditanggung pemerintah. Jika begitu maka, untuk setahun saja seorang mendapatkan Rp30 juta subsidi bunga KPR, jika dikalikan dengan 57 ribu unit, maka total biaya bunga yang harus disiapkan dari APBD mencapai Rp1,7 triliun.

Menurut CUDES, jika Anies-Sandi hanya mengalokasikan Rp3 trilin saja per tahun, maka mereka hanya mungkin menjangkau sekira 20.000-an unit per tahun, atau 100.000 unit selama lima tahun masa jabatan mereka. Jumlah ni jauh dibawah prediksi kebutuhan rumah yang belum terpenuhi untuk wilayah DKI Jakarta yang diperkirakan mencapai 500 ribu unit per tahun.

“Itu pun harus dipastikan bahwa periode kreditnya masih panjang, bisa 5 – 9 tahun lagi dimana pada periode tersebut belum tentu keduanya atau salah satu dari keduanya terpilih lagi, bagaimana dengan kepastian keberlanjutan subsidi jika akhirnya bunga KPR pun disubsidi oleh pemerintah,” imbuh Lamak.

Menurut Lamak, wacana tentang DP 0% ini sangat jarang didiskusikan dengan melibatkan program rumah bersubsidi milik pemerintah pusat yang sudah berjalan selama periode kepemimpinan Jokowi. Jika tujuannya untuk masyarakat, harusnya Anies-Sandi bisa berdiskusi dengan Kementerian PUPR untuk mencari kemungkinan mewujudkan program yang mereka usung bagi DKI Jakarta.

“Tapi ingat ya, program ini hanya visible untuk rumah susun karena CUDES masih 100% yakin, Pemprov DKI Jakarta mungkin punya uang untuk membangun 500 ribu unit rumah tapak dalam setahun, tetapi sayangnya tidak ada lagi lahan seluas itu dengan harga terjangkau di wilayah DKI Jakarta. Jadi, program ini hanya mungkin dilakukan untuk rumah susun atau rusun,” pungkas Lamak. (HH/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.