December 3, 2022

Rusunawa Rawa Bebek yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta

WARTAPROPERTI.COM | Dua dari sedikit inti dari persoalan hilir masyarakat Kota Jakarta adalah perumahan dan transportasi publik. Bahkan di periode menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, sektor perumahan menjadi isu sentral yang didiskusikan publik, terutama berkaitan dengan tawaran program kedua pasangan calon untuk mengatasi persoalan ini. Pasangan nomor dua konsisten dengan program memperbanyak rusunawa di lokasi-lokasi strategis dengan menambahkan kelengkapan fasilitasnya, sementara pasangan nomor tiga terus menggulirkan program KPR dengan DP0% untuk memiliki rumah tapak di bawah Rp500 juta di wilayah DKI Jakarta.

Media ini mencatat, dari kedua pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat dan Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Sallahudin Uno, pasangan yang terakhir ini yang memiliki konsep perumahan yang sangat dinamis. Dalam beberapa waktu yang berbeda, terutama Anies Baswedan, mengutarakan konsep yang terus berevolusi terkait dengan penanganan masalah perumahan di DKI Jakarta.

Konsep perumahan Anies-Sandi dari putaran I ke putaran II Pilkada DKI Jakarta

Sebelum putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, tepatnya pada 6 Januari 2017 silam, dalam sebuah diskusi dengan wartawan di sektor properti,  Anies mengungkapkan bahwa membangun perumahan atau menyediakan hunian bagi warga Jakarta tidak bisa dijalankan dengan menggunakan pola program. Dirinya lebih mengedepankan pola gerakan atau movement dimana pemerintah dan masyarakat bergerak bersama-sama untuk menata kawasan.

Konsep ini akan diaplikasikan pada wilayah kecil yaitu RW dengan pendekatan non proyek. Wilayah tersebut ditata dengan melibatkan  ikatan profesi, seperti  arsitek, desainer, akademisi, dan pakar lainnya. Mereka bersama warga bermusyawarah untuk membuat lingkungan yang paling cocok dengan  kawasan tersebut. Ketika itu belum terdengar ada gagasan mengenai KPR dengan DP 0%.

“Pendekatan proyek hasilnya secara fisik lebih cepat tetapi tidak berkelanjutan dan ujungnya tidak bagus. Sementara gerakan bersama akan lebih sustain dan memberdayakan masyarakat,” demikian alasan Anies.

Setelah putaran pertama, saat memasuki putaran kedua, Anies – Sandi dalam berbagai kesempatan tidak lagi berbicara tentang housing movement yang pernah diungkapkannya dahulu. Keduanya mulai masuk dengan konsep baru yakni KPR dengan DP 0% yang langsung ditanggapi minor oleh berbagai kalangan bahkan oleh Bank Indonesia sebagai gagasan yang sulit terlaksana.

“Enggak, itu (DP 0%-red) enggak boleh,” tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo saat ditemui di Kompleks BI, Jumat (17/2).

Dalam pandangan Center for Urban Development Studies (CUDES), semangat Anies-Sandi patut diacungi jempol, dalam hal merumahkan seluruh warga DKI Jakarta ke dalam rumah tapak milik sendiri. Sayangnya, keduanya mungkin tidak jeli melihat bahwa jika masih menggunakan pembiayaan perbankan lewat KPR, ada ketentuan Loan to Value atau rasio pendanaan dari bank terhadap kredit atau pembiayaan, juga Financing to Value.

“Bank Indonesia tidak akan tinggal diam, karena dalam lima tahun terakhir ini saja BI sudah dua kali memperketat aturan tentang LTV pada 2012 dan semakin diperketat dengan menaikan nilai DP pada LTV 2013. Baru setahun terakhir ini dilakukan deregulasi dengan pelonggaran melalui Peraturan BI (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 dimana  LTV kredit pemilikan rumah pertama menjadi 85 persen dari sebelumnya 80 persen, atau DP KPR minimal 15 persen dari harga rumah, itu pun untuk rumah pertama dengan batasan ukuran tertentu,” ungkap Ferdinand Lamak, Chairman CUDES kepada media ini di Jakarta (3/4/2017).

Menjelang putaran II Pilkada, program perumahan berubah lagi?

Sebagaimana dilansir Kompas.Com Jumat (31/3/2017), tampaknya Anies – Sandi mulai berubah lagi tentang konsep pembangunan perumahan di DKI Jakarta. Jika sebelumnya, Anies ngotot mengatakan bahwa masih banyak pasokan rumah seharga Rp350 juta di wilayah DKI Jakarta dan pasokan itu yang akan dijadikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warga Jakarta, Sandi justru mengatakan hal yang berbeda.

Sandi mengklaim, program perumahan mereka berupa uang muka atau down payment (DP) 0 Rupiah untuk rumah dengan harga Rp 350 juta dan di bawahnya diklaim bakal serupa dengan program Housing and Development Board (HDB) Singapura. Karena itu, Anies – Sandi akan fokus menyediakan hunian murah dalam bentuk vertikal, mirip rumah susun (rusun) yang ada di Jakarta.

“Iya, kalau vertikal tentu bentuknya seperti di Singapura ada HDB. Unit-unitnya vertikal dan itu terjangkau oleh masyarakat. Diberikan pembiayaan yang cukup ringan,” kata Sandiaga, saat ditemui di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2017) sebagaimana dikutip Kompas.com.

Padahal beberapa hari sebelumnya di sebuah siaran televisi, Anies justru mengkritik lawannya yang giat membangun hunian vertikal bagi warga Jakarta.

“Jembatan itu belum disediakan Pemprov DKI Jakarta karena selalu bergantung kepada rusun. Kalau program ini (DP 0 Rupiah) tidak, karena suplai yang ada di masyarakat, masyarakat menjual rumah, ukuran apapun juga dan syaratnya ini rumah pertama dan untuk ditinggali,” ujar Anies.

Pernyataan Anies ini juga berbeda dengan Sandi akhir pekan lalu. Jika Anies menekankan pasokan warga untuk memenuhi kebutuhan rumah terjangkau, maka Sandi mengatakan mereka akan mengelola tanah milik pemprov untuk pengembangan hunian vertikal.

Menanggapi konsep pembangunan perumahan di DKI Jakarta yang beribah-ubah bahkan terjadi ketidaksamaan konsep antara Anies dan Sandi ini, CUDES mengingatkan bahwa pembangunan perumahan dan transportasi di DKI Jakarta bukan sebuah lahan eksperimental.

“Ya, menyedihkan jika calon gubernur DKI Jakarta tidak memiliki konsep yang valid mengenai program pengentasan krisis perumahan di DKI Jakarta,” ungkap Lamak singkat. (HH/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.