November 29, 2022

Rusunami berkonsep TOD juga akan hadir di stasiun Bogor (Foto: ANTARA)

WARTAPROPERTI.COM | Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) bulan depan akan mulai penjualan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Tanjung Barat dan Stasiun Pondok Cina. Sebanyak 4 tower rusunami di Pondok Cina dan 3 tower di Tanjung Barat, semuanya akan dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang dengan ketinggian bangunan mencapai 30 lantai.

Direktur Pemasaran Perumnas, Muhammad Nawir mengungkapkan, rusunami di Stasiun Tanjung Barat dan Stasiun Pondok Cina akan dilengkapi dengan fasilitas komersial layaknya pusat perbelanjaan. Deretan kios dan tempat makan akan tersedia dalam satu area. Selain itu juga disediakan tempat ibadah dan sarana olahraga seperti kolam renang untuk para penghuni rusunami itu.

Sementara itu, Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis Perumnas, Galih Prahananto, memperkirakan proyek TOD tersebut bisa mulai groundbreaking pada Agustus 2017. “Mudah-mudahan dua bulan lagi, untuk dapat izin-izinnya, termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Groundbreaking kita kejar Agustus,” ujarnya di Jakarta Selasa (20/6/2017).

Kendati demikian, Perumnas akan mulai membuka pemesanan pada akhir Juli 2017 agar pengembang minimal sudah mendapatkan sejumlah pembeli sebelum proses pembangunan mulai dilakukan.

“Kami inginnya 30-40% sudah laku sebelum groundbreaking. Ya agar kita groundbreaking sudah secure, sudah ada yang beli. Kalau groundbreaking enggak ada yang beli bagaimana,” tuturnya.

Selain rusunami, Perumnas juga akan membangun apartemen sederhana milik atau anami. Jika rusunami diprioritaskan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, maka anami akan diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar lokasi. Sebab tujuan utama dari proyek berbasis TOD agar masyarakat bisa menghemat waktu maupun ongkos dari rumah menuju stasiun.

Untuk rusunami, siapa saja yang boleh membelinya? Ia mengatakan, karena pembeli rusunami akan mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah maka dibatasi untuk masyarakat berpenghasilan maksimum Rp 7 juta per bulan.

“Jadi gaji maksimum Rp 7 juta dan belum punya rumah. Lalu belum pernah utang bank untuk beli rumah, tidak punya tanah warisan. Jadi benar-benar orang yang belum punya rumah. Sehingga bisa diberi fasilitas FLPP,” terang Galih.

Leave a Reply

Your email address will not be published.