December 6, 2022

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti

WARTAPROPERTI.COM | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengubah kriteria batas atas penghasilan masyarakat yang bisa memanfaatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau KPR subsidi. Kebijakan ini akan dilaksanakan lewat perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan aturan ini segera diterapkan pada tahun depan menyusul draft perubahan Permen tersebut telah rampung dikerjakan.

“Draft permen sudah jadi. Kita masih harus sosialisasi ke bank-bank, stakeholder, bagaimana tanggapannya. Pokoknya kalau efektif, semua perubahan ini berlaku 2018. Sekarang masa evaluasi dan mensosialisasikan,” katanya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Dengan diubahnya kriteria jumlah penghasilan ini, maka rumah subsidi yang selama ini berlaku untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bergaji maksimal Rp 4 juta, nantinya yang berpenghasilan di atas Rp 4 juta pun bisa beli rumah subsidi.

“Zonasi jadinya per daerah. Ada koefisien faktor pengali dikali UMP nya. Di beberapa daerah akan dinaikkan (dari Rp 4 juta). Tapi sementara tahun ini tetap Rp 4 dan 7 juta,” tukasnya.

Seperti diketahui, saat ini besaran penghasilan maksimal untuk MBR adalah Rp 4 juta per orang untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun. Dengan perubahan kebijakan ini, maka mereka yang bergaji di atas Rp 4 juta dan Rp 7 juta bisa punya kesempatan juga untuk mengajukan subsidi KPR. (HH)

Leave a Reply

Your email address will not be published.