December 6, 2022

Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno dan Sudirman Said (Foto: Okezone)

WARTAPROPERTI.COM | Joko Widodo melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang giat-giatnya meresmikan pasokan rumah-rumah bersubsidi bagi rakyat dengan uang muka atau down payment (DP) 1%. Program ini berjalan dan mulai diserbu oleh para pencari hunian, baik hunian rumah tapak maupun rumah susun.

Pada saat yang sama, pasangan pemimpin DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pun diingatkan oleh publik karena janji menyediakan hunian di wilayah DKI Jakarta yang bisa diperoleh masyarakat dengan uang muka atau DP 0 rupiah. Program ini digadang-gadangkan sebagai andalan dalam kampanye pemilihan gubernur baru lalu hingga keduanya terpilih.

Pada awalnya, Anies Baswedan mengatakan bahwa masih tersedia rumah-rumah tapak di DKI Jakarta dengan harga di bawah Rp500 juta sehingga DP0% dapat diwujudkan untuk rumah tapak, selama pemerintah memiliki keberpihakan terhadap masyarakatnya. Ketika dikampanyekan, pasangan ini tidak menyebutkan detail syarat bagi kelompok masyarakat yang mana program ini dapat diberikan. Belakangan jenis hunian yang dimaksud berubah menjadi rumah susun.

DP0% andalan Anies Sandi pun terus berevolusi dan menjadi sesuatu yang semakin sulit untuk dapat diwujudkan oleh keduanya bagi warga DKI Jakarta sebagaimana janji kampanye waktu itu. Terakhir, Sandiaga mengatakan, konsep pembelian rumah DP nol rupiah yang diusungnya bersama Anies Baswedan ditujukan kepada penduduk yang memiliki pendapatan Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Penduduk yang mengikuti program ini harus sanggup membayar cicilan.

“Mereka yang pendapatannya di bawah itu tidak cocok (untuk ikut program ini),” katanya saat ditemui dalam acara festival produk OK OCE di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Juli 2017.

Nah, bagaimana sesungguhnya perbedaan antara DP1% ala pemerintahan Jokowi dan DP 0 rupiah versi Anies Sandi yang semakin jauh dari janji yang disampaikan kepada masyarakat Jakarta itu?

  1. Program DP1% adalah program nasional, sementara DP 0 rupiah adalah janji kampanye, bukan program.
  2. DP1% baru disampaikan kepada masyarakat Indonesia setelah Jokowi menjadi presiden dan langsung diaplikasikan, DP 0 rupiah adalah jualan kampanye agar terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.
  3. DP1% berlaku untuk rumah tapak dan rumah susun, sedangkan DP 0 rupiah awalnya diberlakukan untuk rumah tapak kemudian berubah menjadi rumah susun di wilayah DKI Jakarta.
  4. DP1% sejak awal mensyaratkan maksimal penghasilan dari calon pembeli rumah tapak atau rumah sementara DP 0 rupiah diperuntukan bahwa semua warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah.
  5. DP1% mendapat dukungan ril dari pengembang sedangkan DP 0 rupiah hanya sebatas diskusi dan wacana dengan segelintir pengembang.
  6. DP1% dirancang dengan mengalokasikan APBN untuk subsidi, DP 0 rupiah sudah dipastikan akan diberikan tanpa ada kepastian berapa alokasi APBD DKI Jakarta untuk program ini.
  7. Ketika rumah dengan DP1% diresmikan di sejumlah tempat dengan pasokan mencapai ribuan unit, Sandiaga mengingatkan warga DKI Jakarta, hanya mereka yang memiliki gaji Rp7 juta hingga Rp10 juta per bulan yang bisa mendapatkan DP 0 rupiah. (JK)

Leave a Reply

Your email address will not be published.