December 3, 2022

Salah satu perumahan bersubsidi di Cikarang, Bekasi (Foto: wartaproperti.com)

WARTAPROPERTI.COM | Pemangkasan anggaran FLPP dari Rp 9,7 triliun menjadi Rp 3,1 triliun dalam APBN 2017 mendapatkan respon negatif dari pemerhati rumah bersubsidi untuk rakyat. Keputusan pemerintah ini  dinilai bertolak belakang dengan target pemerintah untuk dapat menggenjot penyediaan rumah rakyat. Komitmen dan konsisten pemerintah dalam penyediaan rumah murah pun dipertanyakan. Demikian penyataan Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (IPW) di Jakarta, kemarin (14/7/2017) sembari mengharapkan, kendati alokasi anggaran negara lebih banyak diarahkan ke sektor infratruktur, ada solusi lain agar permintaan pasar yang besar di segmen ini dapat terakomodir.

“Pembangunan infrastruktur harusnya dapat sejalan dengan perencanaan Program Sejuta Rumah. Dengan masuknya infrastruktur dalam sebuah wilayah pastinya akan mendongkrak harga lahan yang justru tadinya bisa dibangun rumah murah. Tanpa ada sinergi perencanaan antara infrastruktur dengan penyediaan rumahmurah, maka harga tanah akan terus naik dan bermimpilah bila mau menyediaan rumah murah. Dan ini sudah terjadi di beberapa wilayah sehingga para pengembang yang ingin bangun rumah murah pun akan kesulitan untuk menyediakan lahan,” tegas Ali Tranghanda.

Baca juga: Dana FLPP Dipangkas, Program Sejuta Rumah Dalam Ancaman

Kondisi ini memaksa pemerintah harus segera menyiapkan bank tanah termasuk badan yang secara khusus mengelola bidang perumahan. Janji Kementerian ATR/BPN yang akan segera mengeluarkan PP Bank Tanah pada Februari yang lalu pun masih belum terealisasi sampai saat ini. Di sisi lain telah banyak pengembang rumah murah yang telah beralih minat ke pengembangan rumah menengah karena dianggap tidak memberikan manfaat lebih dan kurangnya dukungan pemerintah bagi perumahan murah.

Dari aspek pembiayaan, IPW juga menyoroti soal distribusi subsidi perumahan yang disalurkan lewat perbankan. Menurutnya, saat ini hanya Bank BTN yang mampu menyalurkan KPR FLPP dimana sejauh ini hampir 99,8% porsi KPR FLPP ada di BTN. Bank-bank lain pun telah diberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut, namun tidak semuanya berjalan lancar.

“Karenanya alasan pemerintah untuk mengalihkan penyaluran FLPP ke bank lain patut dipertanyakan. Komitmen BTN harusnya diapresiasi karena sampai saat ini bank plat merah ini masih menalangi dana KPR FLPP meskipun dana dari kementerian belum cair dengan nilai yang cukup besar Rp 6 triliun,” papar Ali.

Dengan kondisi seperti ini BTN pun tidak dapat leluasa lagi untuk menyalurkan KPR FLPP di masa mendatang. Satu-satunya cara agar program ini masih dapat berjalan adalah dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang saat ini ‘terpaksa’ dipilih oleh BTN, meskipun Indonesia Property Watch telah mengingatkan pemerintah bahwa skema ini akan membebani APBN dalam jangka panjang.

Baca juga: Begini Kompensasi Pemerintah Atas Pemangkasan FLPP

Menurut IPW, dengan pemangkasan alokasi anggaran untuk FLPP ini, pemerintah harus segera menyiapkan skema alternatif lain agar Program Sejuta Rumah tidak semakin pulas tertidur. Program Sejuta Rumah yang masih sebatas mimpi, harus segera dibangunkan dari tidurnya. Program ini harus menjadi kampanye nasional dengan memberdayakan semua sumber pembiayaan yang ada saat ini.

“Indonesia Property Watch memperkirakan masalah perumahan rakyat bukan cuma masalah anggapan yang kurang, tapi kemauan kuat dari pemerintah untuk duduk bersama antar lembaga pemerintah. Koordinasi antara lembaga harus dilakukan termasuk dengan PT SMF, Tapera, dan sumber-sumber dana jangka panjang lainnya harus menjadi alternatif pembiayaan yang ada. Masalahnya bukan bisa atau tidak, melainkan mau atau tidak,” tegas Tranghanda. (HH)

Leave a Reply

Your email address will not be published.