November 27, 2022

Simpang Susun Semanggi (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

WARTAPROPERTI.COM | Simpang Semanggi, jalan layang yang melingkar di atas Bundaran Semanggi hingga hari ini belum memiliki nama yang resmi untuk digunakan. Simpang Baja Semanggi adalah kandidat nama yang akan diputuskan untuk disematkan pada proyek hasil kerja pasangan Basuki-Djarot itu. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pemilihan nama jalan layang simpang di Semanggi akan ditentukan lewat rapat pimpinan pejabat Pemprov DKI Jakarta, Senin (17/7/2017) hari ini.

Pemberian nama proyek yang rencananya diresmikan pada 17 Agustus 2017 oleh Presiden Jokowi itu, masih akan dibahas lagi. Sebab, kini ada dua opsi nama, yakni Simpang Susun Semanggi dan Simpang Baja Semanggi.

“Saya sampaikan Pak Ahok minta namanya Simpang susun Semanggi. Simpang Baja Semanggi itu usulan banyak orang juga,” jelas Djarot kepada wartawan.

Proyek ini memakan biaya sebesar Rp 360 miliar dan sudah dikerjakan sejak April 2016. Dalam rencana awalnya, proses pembangunannya berlangsung 540 hari kerja dengan waktu perencanaan 60 hari kalender dan waktu pelaksanaan 480 hari kalender. Selain itu, ada masa pemeliharaan 365 hari. Anggaran proyek ini berasal dari nilai kompensasi pengembang PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.

Rencananya proyek teranyar yang dikerjakan oleh kontraktor Wijaya Karya ini akan diresmikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2017 yang akan datang.

Pemprov DKI Jakarta membangun simpang susun ini untuk mengurai kemacetan yang selalu terjadi di kawasan itu dan berdampak pada menumpuknya kendaraan di sekitar kawasan itu. Hanya saja pro dan kontra pun dituai oleh pasangan Basuki – Djarot saat pembangunan dimulai.

Tercatat sejumlah pihak yang mengkritik pembangunan ini. Seknas Jokowi ketika itu mengatakan bahwa pembangunan simpang susun ini tidak tepat dengan cenderung mubazir. “Pembangunan flyover ini mubazir, tidak signifikan, tidak mengurai kemacetan. Itu pesan yang ingin saya sampaikan,” kata Peter Yan dari Seknas Jokowi, pada sebuah diskusi publik di Jalan Cirebon, Menteng, Jakarta Pusat, setahun silam.

Sementara itu pengamat perkotaan Nirwono Joga menyoroti penggunaan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur publik sebagai pilihan yang tidak tepat.

“Kalau menggunakan anggaran daerah untuk pembangunan publik, perangkat daerah merasa terlibat dan pembangunannya berkelanjutan. Misalnya tambah macet, solusinya pasti akan cepat ditangani oleh perangkat daerah. Lihat RPTRA dari CSR, ketika ada masalah, mereka melempar tanggung jawab. Dinas Marga membanggakan Semanggi dengan dana KLB, dia tidak repot lelang. Tinggal duduk dan akhirnya punya DKI. Kalau ada masalah, dia lempar,” ungkapnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga berpandangan bahwa pembangunan simpang susun Semanggi di Jakarta bukan merupakan langkah yang tepat untuk mengurai kemacetan, karena manfaat infrastruktur tersebut hanya akan berlangsung sementara.

“Kemampuan simpang susun tersebut mengurai kemacetan tidak lebih dari enam bulan sampai satu tahun saja. Selebihnya, simpang susun justru akan berfungsi sebaliknya, yaitu memicu dan melahirkan kemacetan baru,” ujar Tulus melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, kala itu. (JK)

Leave a Reply

Your email address will not be published.