December 6, 2022

Para pengemudi Gojek menyerahkan aplikasi KPR rumah bersubsidi

WARTAPROPERTI.COM | JAKARTA  – Konsumen properti mengharapkan adanya kebijakan dari otoritas perbankan dan pemerintah yang lebih memudahkan masyarakat yang hendak menggunakan layanan KPR. Pasalnya, sebuah survei di Jakarta baru-baru ini menemukan, sebanyak 86% konsumen properti menyatakan bahwa biaya dan proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ada di Indonesia terbilang cukup berbelit.

Survei yang diadakan oleh portal jual beli properti Rumah.com, bertajuk Rumah.com Property Affordability Sentiment Index 2017 itu bekerjasama dengan lembaga riset Intuit Research, Singapura, dengan total 1.020 responden dari seluruh Indonesia yang dilakukan pada periode Januari – Juni 2017.

“Di sisi lain, 54% konsumen mengakui  pemerintah telah melakukan sejumlah upaya dalam menekan harga rumah, agar bisa terjangkau khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya melalui rilis yang diterima media ini, kemarin Kamis (17/8/2017)

Disebutkan bahwa gairah penyaluran KPR mulai terlihat ketika Bank Indonesia melakukan deregulasi LTV pada Agustus 2016. Pasca pelonggaran itu, pertumbuhan KPR pada bulan setelahnya mengalami peningkatan  6,21% (year-on-year) menjadi 6,48% (year-on-year). Berdasarkan jenisnya, KPR tipe 22-70 dan KPA tipe lebih kecil dari 21 mengalami pertumbuhan tertinggi.

Adapun beberapa upaya yang disebut masih perlu digenjot Pemerintah, menurut responden, di antaranya  kebijakan mengenai Loan to Value (LTV) alias rasio pinjaman, keringanan pajak properti, dan penyederhanaan kepemilikan properti bagi Warga Negara Asing di Indonesia.

Hasil survei juga menyebutkan bahwa 51% masyarakat Indonesia beranggapan  nominal uang muka pembelian rumah atau apartemen yang  terlalu tinggi menjadi penyebab mereka belum mengambil fasilitas kredit properti dari bank hingga saat ini.

Uang muka sendiri umumnya dikumpulkan para pencari properti dengan teknik menabung atau hasil meraup untung dari investasi emas maupun reksadana. Sementara menurut data dari MarkPlus Insight, hanya ada 6,6% wanita dan 5,3% pria yang menyisihkan 20% dari penghasilan setiap bulannya untuk tabungan masa depan.

Selain permasalahan uang muka, alasan lain yang menyebabkan masyarakat belum mengajukan kredit untuk properti adalah karena masih terikat dengan cicilan lain seperti kendaraan. Padahal dilihat dari urutan prioritas, yang termasuk kebutuhan primer adalah rumah, bukan kendaraan.

Faktor lainnya adalah belum mampu mencicil properti tiap bulan, tidak membutuhkan kredit pinjaman untuk pembelian properti, hingga tidak memenuhi syarat untuk pengajuan kredit lantaran status pekerjaan.

Survei Rumah.com Property Affordability Sentiment Index 2017 juga mencatat  ada 23% responden yang saat ini tengah dalam proses cicilan rumah/apartemen. Mengenai tenornya, 48% responden memilih jangka waktu kredit 11 tahun — 15 tahun, sedangkan 34%-nya memilih tenor yang lebih singkat yakni 6 tahun — 10 tahun.

Wasudewan menambahkan  bagi masyarakat yang saat ini masih ragu untuk membeli hunian dengan mencicil, sebaiknya menepis kekhawatiran tersebut karena tahun ini adalah waktu yang tepat untuk membeli (buyers time). (JK/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.