November 29, 2022

Suasana diskusi tentang Proyek Meikarta di Ombudsman RI (Foto: SUARA)

WARTAPROPERTI.COM | Fenomenalnya penjualan proyek Meikarta yang diklaim hampir menyentuh 100.000 dalam waktu singkat, rupanya tak lepas dari potensi risiko kerugian yang mungkin saja diderita oleh para pembeli dikemudian hari. Itu sebabnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) hari ini (22/8/2017) menggelar diskusi terbuka terkait proyek pembangunan Meikarta.

Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih dan Adrianus Meliala langsung memimpin diskusi yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Komunikasi dan Informasi, Perwakilan Pemprov Jawa Barat dan Perwakilan Pemkab Bekasi.

Pantauan wartawan di lokasi pertemuan hingga jam 14.00 siang tadi, ada sejumlah undangan yang tidak hadir yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan pengembang Meikarta.

Baca Juga:

Saat Launching, Penjualan Apartemen di Meikarta Nyaris Tembus 100.000 Unit

Kepala Dinas dan Dirjen Beda Informasi Tentang Luas Lahan Proyek Meikarta

Jumlah lahan yang sudah mendapatkan ijin pembangunan menjadi topik bahasan pertama yang disampaikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, Carwinda. Ia mengatakan bahwa kawasan Meikarta baru mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk lahan seluas 84,6 hektare (ha).

“Saat ini baru dikeluarakan izin IPPT, seluas 84,6 ha, amdal dan lainnya belum,” tuturnya. Juga, “Pengembang Meikarta saat ini baru melakukan penyusunan kerangka analisis dampak lingkungan (Amdal). Namun untuk mengajukan Amdal dibutuhkan juga rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kami mendapatkan surat dari Provinsi Jabar agar mengajukan rekomendasi ke Gubernur, terlebih dahulu. Jadi belum diproses, baru mau pengajuan kerangka Amdal,” imbuhnya.

Sementara Asisten II Bidang Pembanguan dan Perekomnomian Pemprov Jabar, Eddy Nasution mengakui jika pengembang Meikarta sudah bersurat kepada mereka, meminta rekomendasi Amdal untuk area pembangunan. Namun belum mendapatkan rekomendasi, pihak pengembang sudah meluncurkan proyek mega hunian yang berlokasi di Cikarang tersebut.

“Akhirnya kami menerbitkan surat untuk menghentikan operasi pembangunan sementara. Karena Amdal belum ada, otomatis IMB juga belum ada. Kita bukan anti pembangunan tapi kita harus sesuai dengan ketentuan,” tuturnya.

Seharusnya sesuai ketentuan yang belaku, sebuah proyek pembangunan harus memiliki izin Amdal terlebih dahulu, lalu Izin Lingkungan dan IMB.

Pemkab Bekasi juga telah mengingatkan pengembang agar belum melakukan pembangunan. (HH/Foto: Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.