November 27, 2022

Budi Situmorang, Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN

WARTAPROPERTI.COM | Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Budi Situmorang, dari 500 hektare (ha) yang menjadi kawasan Meikarta belum sepenuhnya dimiliki Lippo Group. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Daryanto, meyakini seluruh lahan di Meikarta memang sudah dimiliki oleh Lippo Group. Kepemilikannya memang terpecah-pecah atas nama beberapa pihak, namun masih dalam lingkup Lippo Group.

Perbedaaan informasi mengenai kepemilikan lahan di proyek Meikarta yang dikembangkan Lippo Group masih menjadi polemik seputar pembangunan kota baru Meikarta. Padahal, gencarnya penjualan proyek ini menjadi buah bibir di kalangan perbankan nasional. Mega proyek senilai Rp 278 triliun ini kerap menjadi pembahasan mulai dari perizinan hingga status kepemilikan lahan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Faktanya dari data, di sana ada perkampungan, ada sawah juga di sana, saya enggak tahu juga. Faktanya masih banyak hak atas tanah di sana. Cukup banyak mungkin 30%,” tutur Budi Situmorang di Gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Menurut Budi, pengembang Meikarta harus menyelesaikan akuisisi seluruh lahan tersebut sebelum melakukan pembangunan dan pemasaran. Jika tidak, tentu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Jadi harus diselesaikan dulu, bahkan teman-teman kami sudah panggil teman-teman Meikarta. Mana master plan-nya, di mana batas tanahnya, itu yang belum putus,” timpalnya.

Sementara itu, Daryanto mengatakan, “Walaupun belum semuanya atas nama Lippo, tapi ada nama beberapa PT. Faktanya Lippo menyampaikan ke kami dia memiliki itu, walaupun HGB-nya belum atas nama Lippo. Mungkin anak perusahaan tapi Lippo juga,” tegasnya.

Daryanto juga menegaskan bahwa tidak ada peristiwa penggusuran tanah di wilayah tersebut. Sebab lahan Meikarta juga memang masuk dalam kawasan Lippo Cikarang.

Pemkab Bekasi juga telah memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) namun hanya untuk lahan seluas 84,6 hektare (ha). Namun pemberian IPPT tersebut diakuinya atas nama beberapa pihak.

Nah yang jadi pertanyaan sekarang, apakah dengan mengantongi IPPT, pengembang sudah boleh melakukan kegiatan pemasaran dan pembangunan. Yang pasti, setelah IPPT pengembang harus memiliki Amdal, lalu Izin Lingkungan dan IMB. Jika itu semua sudah beres, baru pembangunan bisa dilakukan. (HH/Foto:Ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published.