November 29, 2022

Pulau C dan D yang direklamasi oleh Agung Sedayu Group (Foto: ANTARA)

WARTAPROPERTI.COM | Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI telah menerima sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) pulau C dan D dari reklamasi Teluk Jakarta. Di atas kedua pulau ini Pemprov akan segera membangun dermaga dan rumah susun (rusun) bagi nelayan. Pulau C dan D adalah dua pulau yang terletak di Teluk Jakarta, yang ijin reklamasinya diberikan kepada PT Kapuk Naga Indah—bagian dari grup Agung Sedayu.

“Kami sudah sampaikan yang kami ingin bangun, kalau bisa adalah dermaganya, dan rumah susun nelayan. Jadi untuk fasus dan fasum, kita konsultasikan ke sana, rusun nelayan dulu, kemudian dermaganya,” kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

Sementara itu berkaitan dengan agenda pengembang di atas dua pulau hasil reklamasi itu, pihak Pemprov DKI Jakarta masih masih menunggu perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemprov dengan pengembang. Perjanjian kerjasama ini dilakukan untuk menerbitkan hak guna bangunan (HGB). Pemprov DKI Jakarta akan mengizinkan pembangunan pusat bisnis dan apartemen jika HGB tersebut sudah keluar.

“Iya bisa jadi ada pusat bisnis, ada mungkin apartemen dia bangun ya. Tetapi kita konsentrasi, kalau kami konsentrasi memanfaatkan sekian persen. Entah 30 persen dari pulau C dan pulau D untuk fasilitas umum,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan urusan sertifikat tanah di Jakarta sudah hampir rampung. Sertifikat Pulau Reklamasi C dan D juga sudah selesai dan diserahkan ke Pemprov DKI.

“Pulau C dan D sudah selesai dan itu kita berikan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) kepada Pemda DKI, karena semua pulau itu nanti kalau jadi HPL nya milik pemerintah daerah. Jadi kemudian kepada pihak pengembang diberikan HGB (Hak Guna Bangunan),” ujar Sofyan di JL MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (20/8).

Sebelumnya, ditengah kontroversi soal reklamasi dan tekad Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan untuk menghentikan proses reklamasi, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan izin lingkungan diterbitkan karena Kapuk Naga Indah telah melaksanakan seluruh mekanisme perizinan. “Intinya, secara analisis lingkungan sudah memenuhi persyaratan,” ujarnya kepada Tempo, pada awal Mei lalu.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta Andono Warih mengatakan pengembang masih harus melapor ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian inilah yang sejak setahun lalu menetapkan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta. (HH/Foto: Ist)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.