November 27, 2022

JAKARTA – Jangan lupa, sejak Juli 2017 silam, warga DKI Jakarta yang hendak mengurusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat menyelesaikannya dalam tempo 3 jam saja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan pelayanan IMB dalam waktu singkat ini dengan sejumlah syarat.

 

Nah, bagaimana persyaratan untuk mengurus izin IMB dalam waktu 3 jam? Layanan ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu :

1.    Permohonan IMB 3.0 hanya berlaku untuk pemohon langsung (tidak dikuasakan), kecuali memiliki hubungan kekeluargaan yang ditunjukkan dengan alamat rumah yang sama (fotocopy KTP / Kartu Keluarga)

2.    Berupa lahan kosong

3.    Telah memiliki sertifikat tanah atas nama pemohon.

4.    Berupa 1 lahan kepemilikan (1 sertifikat tanah) / tidak terdiri atas beberapa sertifikat tanah

5.    Hanya berlaku peruntukkan rumah tinggal

6.    Hanya berlaku untuk luas tanah < 200 m² dan luas bangunan yang direncanakan < 200 m²

7.    Hanya berlaku untuk bangunan 1-2 lantai

8.    Design bangunan mengikuti template /pilihan design yang sudah disediakan

9.    Ketentuan kegiatan yang diizinkan, diizinkan bersyarat, maupun diizinkan terbatas mengikuti ketentuan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014

Layanan IMB 3.0 atau urus IMB dalam waktu 3 jam merupakan cara DPMPTSP untuk mengajak warga Jakarta agar mengurus sendiri perizinan di Loket PTSP. Layanan IMB 3.0 atau urus IMB dalam waktu 3 jam dapat dilakukan pada seluruh Unit Pelaksana PTSP (UP PTSP) Kecamatan.

Sementara itu, layanan IMB 3.0 dilakukan bukan tanpa pengecualian (disclaimer). Adapun pengecualian dalam layanan tersebut, yaitu:

1.    Tidak berlaku untuk lokasi yang berada di zona hijau

2.    Tidak berlaku untuk lokasi yang berada di pemugaran (kode g)

3.    Tidak berlaku untuk lokasi yang berada pada jalan/gang yang sulit dijangkau kendaraan bermotor.

4.    Tidak berlaku untuk peruntukkan rumah kontrakan beberapa pintu/rumah kos

5.    Tidak berlaku apabila diketahui terdapat sengketa/ double kepemilikan

6.    Tidak berlaku apabila setelah dilakukan verifikasi peta lokasi  terdapat perbedaan dengan peta operasional sehingga memerlukan perubahan peta operasional terlebih dahulu.

Penulis: Ferdinand Lamak, Foto: Istimewa

Leave a Reply

Your email address will not be published.