November 29, 2022

Konferensi Pers Badan Pengaduan Konsumen Nasional (BPKN) - (Foto: Okezone)

JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat ada 85% pengaduan masyarakat soal sektor perumahan sejak Januari sampai Juni 2018. Ada beberapa masalah yang terjadi saat dilakukan jual beli rumah.

Ketua BPKN Ardiansyah Parman mengatakan, pengaduan masyarakat terkait perumahan itu, karena lemahnya perlindungan konsumen terhadap aspek perikatan jual beli antara pengembang, konsumen dan Bank (lembaga pembiayaan). Seperti transaksi dilakukan dengan cara kredit pemilikan rumah (KPR), atau kredit kepemilikan apartemen (KPA), melalui lembaga pembiayaan.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), bangunan sudah selesai dan dibayar lunas, lanjut dia, namun belum dilakukan pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Konsumen yang belum memperoleh hak kepemilikan (Sertifikat), meskipun AJB sudah ditandatangani dan kewajibannya sudah dilunasi.

“Pengembang yang menjaminkan sertifikat induk ke bank lain (yang bukan pemberi KPR), sehingga konsumen tidak memperoleh kepastian atas kepemilikan sertifikat,” tuturnya.

Dia menjelaskan, insiden transaksi perumahan tersebut, menjadi indikator masih lemahnya posisi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya akan tempat tinggal (kepemilikan rumah). Situasi ini jika terus dibiarkan tanpa pemulihan, berpotensi menjadi bom waktu sosial ekonomi.

“Kehadiran negara dan perhatian segera dari pemerintah kritis sifatnya untuk mencegah pelanggaran, memulihkan dan melindungi hak-hak konsumen perumahan,” ungkapnya.

Ardiansyah menambahkan, bagi perekonomian nasional, dampaknya serius, karena akan menurunkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi perumahan dan properti umumnya.

“Lebih jauh, ketidakpastian hak konsumen atas perumahan ini dirugikan karena hak-hak mereka sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjadikan rumah sebagai aset dan tumpukan kehidupan sosial ekonomi mereka,” pungkasnya.

“Maka itu, kita ingin langkah segara dari pemerintah untuk memutus rantai insiden perlindungan hak konsumen dan pemulihan hak konsumen,” tambahnya. (OKZ/PM)

Leave a Reply

Your email address will not be published.