November 28, 2022
Ferdinand Lamak, Chairman CUDES (Kanan) dan Panangian Simanungkalit, Pakar Properti Nasional (Kiri)

Pemerintah berasalan bahwa pengurusan IMB yang memakan waktu lama dan berbelit-belit jadi kendala bagi masyarakat. Sayangnya, kesimpulan ini hanya diperoleh melalui forum FGD. Bagaimana pengawasan pelayanan IMB di lapangan?

JAKARTA-WARTAPROPERTI.COM | Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN mewacanakan penghapusan IMB dan AMDAL. Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur pendirian bagunan bagi masyarakat dan pelaku investasi. Menurut Menteri Sofyan Djalil, wacana ini muncul sebagai buah dari focus group discussion yang mereka adakan.

“Banyak sekali komplain tentang IMB ngurusnya lama, berbelit-belit, biayanya mahal dan setelah dapat, tidak di-enforce, dilanggar. Sehingga ada yang melesetin IMB menjadi izin melanggar,” katanya di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (12/10/2019).

Menanggapi hal ini, Chairman Center for Urban Development Studies (CUDES), Ferdinand Lamak mengatakan, boleh saja pemerintah merencanakan penghapusan IMB, dengan langkah-langkah antisipatif dengan mengetatkan pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pihaknya tidak terlalu mempersoalkan itu jika itu dilakukan untuk menghapus formalitas birokrasi yang berbelit-belit. Hanya saja, ada dua point yang nampaknya pemerintah telah abai terhadap hal ini.

“Pertama, mendasarkan sebuah keputusan yang sangat vital pada hasil FGD semata adalah sebuah kekeliruan. Padahal, pemerintah memiliki infrastruktur dan sistim dari pusat hingga daerah. Mengapa tidak mengecek langsung ke lapangan, mengapa urusan IMB berbelit-belit dan lama?,” ungkapnya.

Dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan, akan ketahuan apa penyebab lama dan berbelit-belitnya urusan IMB ini. Akan menjadi soal lagi jika sumber masalahnya datang dari internal pemerintah sendiri yang seharusnya bisa melayani masyarakat dengan cepat, tetapi justru diperlambat, belum lagi diwarnai dengan pungli dan segala macam ketidakberesan pelayanan di lapangan.

“Nah, solusi penghapusan IMB ini jadi lingkaran setan. Menteri tahu bahwa masyarakat boleh saja punya IMB tetapi mereka tetap saja melanggar dan tidak ditindak. Apakah dengan menghapus IMB dan menyerahkannya pada penegakkan pelaksanaan RDTR, hasilnya akan lebih baik jika aparat pemerintah setempat orangnya itu-itu juga?,” tanya Lamak.

CUDES merekomendasikan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN mempelajari dengan benar, persoalan dibalik pengurusan IMB ini sebelum berbicara ke publik. Karena dampak yang ditimbulkan, tidak saja positif untuk iklim investasi tetapi mengandung bom waktu untuk masyarakat pada umumnya.

“Anda bayangkan, tidak ada IMB lalu orang membangun pun tidak mengikuti ketentuan RDTR ditambah lagi lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran itu. Siapa yang akan dirugikan? Ya, masyarakat sekitar juga yang akan dirugikan kehidupannya,” ungkap Lamak.

Menurut dia, hal-hal ini yang harus dicermati oleh pemerintah jika hendak mengambil langkah one step sollution. “Jangan sampai sebuah kebijakan dibuat tanpa membasmi dulu akar masalahnya. Dampaknya, kedepannya bukan bertambah baik tetapi justru semakin semrawut urusannya.” (Marlo KR)

Leave a Reply

Your email address will not be published.