November 29, 2022
Rusunami DP Nol Rupiah dihujani kritik oleh sejumlah fraksi di DPRD DKI (Foto: Ist)

Sejumlah fraksi di DPRD DKI mengkritik program Rusunami DP Nol Rupiah yang digadang Gubernur Anies Baswedan. Selain harga, prosedur pembelian pun tidak jelas.

JAKARTA-WARTAPROPERTI.COM | Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyoroti soal penetapan harga jual unit oleh pemerintah yang terlalu tinggi. Fraksi ini menilai, program rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment Rp 0, pada kenyataannya bertolak belakang dengan visi untuk menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau. Pasalnya, banyak warga yang mengeluhkan harga satu unit rusunami tersebut.

“Banyak masyarakat DKI Jakarta yang mengeluh dengan harga rumah DP Rp 0 tersebut yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Tak hanya dari Fraksi PDI Perjuangan saja, dari fraksi pendukung dan pengusung Anies Baswedan pun muncul kritikan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengkritik lambatnya proses pembelian rusunami dengan DP Rp 0 karena proses yang tidak jelas di Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin, banyak pendaftar yang tidak mengetahui status permohonannya untuk membeli unit rusunami itu. “UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami samawa (DP Rp 0) ini dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan,” kata Arifin pada kesempatan yang sama.

Fraksi Partai Demokrat pun menyoroti hal yang sama dengan Fraksi PKS. Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari menuturkan, proses pembelian rusunami DP Rp 0 terlalu rumit. “Fraksi Partai Demokrat melihat adanya permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu prosedur DP Rp 0 yang rumit dan berlarut-larut,” ucap Desie.

Fraksi Demokrat juga menyoroti unit rusunami DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang baru terjual sekitar 100 unit atau 12,82 persen dari total hunian 780 unit. Prosedur pembelian rusunami DP Rp 0, kata Desie, harus dipercepat. Apalagi, badan usaha milik Pemprov DKI akan kembali membangun rusunami DP Rp 0 di lokasi lain.

Fraksi Demokrat juga meminta data konkret para pembeli unit rusunami DP Rp 0 yang sudah disetujui bank sambil mengingatkan, jangan sampai rusunami DP Rp 0 dibeli warga yang sudah memiliki rumah.

Fraksi Partai Gerindra menyoroti anggaran dana talangan untuk uang muka membeli unit DP Rp 0 yang dipangkas dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar dalam rancangan anggaran 2020. Mereka meminta Pemprov DKI untuk mencari skema pendanaan lain dengan dipangkasnya anggaran dana talangan untuk uang muka.

Mereka juga menyoroti realisasi pembangunan rusunami DP Rp 0 yang tak sesuai target. “Program unggulan yang semestinya berjalan sejak 2018 dan baru 2019 direalisasikan sebanyak 780 unit di Klapa Village, semestinya 2020 dapat tergambar tambahan sebanyak 2.000 unit untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga Jakarta,” kata anggota Fraksi Gerindra Purwanto. (Marlo KR)

Leave a Reply

Your email address will not be published.