November 27, 2022
Sebuah perumahan di Tangsel yang sudah mulai dibangun, ternyata tidak memiliki IMB dan disegel oleh SatPolPP Pemkot Tangsel (Foto: Nonstopnews.id)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat sepanjang 2017–Agustus 2020 terdapat 3.269 pengaduan dengan 80 persen di antaranya berasal dari sektor perumahan.

WARTAPROPERTI.COM | Anda tahu, dari 80% pengaduan yang masuk dari sektor perumahan ke BPKN diatas, apa isu yang paling dominan dikeluhkan oleh konsumen seputar masalah perumahan? Legalitas perumahan yang tidak jelas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum dipecah, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan yang belum dipenuhi menempati tiga teratas keluhan yang dicatat BPKN.

Center for Urban Development Studies (CUDES) dalam keterangannya kemarin (4/9/2020) di Jakarta mengatakan, data yang disajikan oleh BPKN diatas merefleksikan dua hal. Pertama, masih banyaknya pengembang nakal yang tidak menaati aturan dan dengan sengaja mengorbankan konsumen. Kedua, edukasi konsumen akan sadar legalitas perumahan yang masih minim.

“Ya, kita tidak bisa mengharapkan pengembang atau pemodal yang nekat menjadi pengembang, menyadari akan hal salah yang telah mereka lakukan. Pengawasan dari otoritas pemberi ijin yang lemah adalah sebab mengapa pengembang abal-abal begini bisa lolos,” ungkap Ferdinand Lamak, Chairman CUDES.

Ia juga menegaskan, jika sampai komplain tentang beberapa isu diatas datang dari konsumen yang membeli rumah dengan fasilitas pembiayaan perbankan, maka ini juga merefleksikan lemahnya kontrol dari pihak bank.

“Ya jelas dong, kalau pembelian tunai atau kredit langsung ke developer mungkin bank akan bebas dari urusan ini. Tapi kalau konsumen membeli dengan fasilitas KPR, maka bank pemberi kredit itu yang patut dipertanyakan prinsip perbankan yang prudent dalam penyaluran kredit,” ungkapnya.

Lamak pun mencontoh kasus sebuah pengembangan kota baru di Cikarang yang sempat jor-joran diawal, namun berbuntut persoalan yang serius terkait AMDAL dan legalitas lainnya. “Perbankan lain, baik milik pemerintah maupun swasta kebanyakan justru berhati-hati untuk membuat kerjasama dengan pengembangnya. Tapi coba Anda cek, ada bank yang justru jor-joran memasarkan produk pembiayaan untuk unit-unit yang dijual oleh Meikarta. Ini kan ngawur, hanya demi target tanpa memperdulikan nasib konsumen dan nasib bisnis perbankannya sendiri.”

Edukasi terhadap konsumen pun menurutnya masih belum maksimal. Mengapa? Karena halaman-halaman media didominasi oleh pemberitaan tentang proyek yang notabene adalah jualan. Berikutnya, berita tentang kebijakan pemerintah. Sedikit sekali media mengulas dengan details, risiko-risiko apa saja yang dialami konsumen properti jika tidak berhati-hati memilih jenis properti atau perumahan.

“Pengembang kan paling jago memainkan psikologi pasar. Unit yang tersedia dikesankan sangat terbatas, hingga peminat pun harus pakai nomor undian. Konsumen pun berburu dalam keterbatasan unit dan waktu itu. Alih-alih peduli pada aspek legalitas dan lain sebagainya, mereka lebih concern jangan sampai tidak kebagian unit,” papar Lamak.

1 thought on “Legalitas, PBB dan IMB: Isu dengan Komplain Terbanyak

Leave a Reply

Your email address will not be published.